Headline

KPK, Kontroversi, dan Kepercayaan Publik

INDOPOSCO.ID – Suasana konferensi pers KPK yang dihadiri Ketua KPK, Firli Bahuri, Deputi Penindakan KPK Karyoto, dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta pada Kamis malam (22/4) ada yang berbeda. Apa?

Perbedaannya, jika biasanya penyelidik atau penyidik KPK mengenakan rompi KPK warna cokelat muda tampil untuk menunjukkan barang bukti perkara dugaan korupsi kepada masyarakat, namun saat itu seorang penyidik KPK hanya menghadapkan wajahnya ke tembok dan memperlihatkan punggungnya yang dibungkus rompi oranye bertuliskan “tahanan KPK”.

Penyidik KPK itu adalah seorang polisi, yaitu Ajun Komisaris Polisi (AKP) Stepanus Robin Pattuju. Dia berdiri bersisian dengan advokat bernama Maskur Husain yang juga mengenakan rompi oranye.

Keduanya baru ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara wali kota Tanjungbalai tahun 2020-2021.

Pattuju diduga menerima Rp1,3 miliar dari Wali Kota Tanjungbalai periode 2016-2021, M Syarial. Selain itu, pada periode Oktober 2020 sampai April 2021 dia juga diduga menerima uang dari pihak lain melalui transfer rekening bank sebesar Rp438 juta.

Ia sendiri baru masuk ke KPK sebagai penyidik sejak 1 April 2019 dengan lolos tes di atas rata-rata yaitu memperoleh 111,41 persen dan tes kompetensi di atas 91,89 persen.

Hanya 1,5 tahun bekerja di KPK, tepatnya pada Oktber 2020, dia bertemu dengan Syahrial di rumah dinas Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Golkar, Azis Syamsuddin. Dalam pertemuan tersebut, Syahrial menyampaikan permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di pemerintah Kota Tanjungbalai.

Syahrial sebelumnya memang lebih dulu mengadu ke Syamsuddin mengenai hal itu sehingga Syamsuddin lalu memerintahkan ajudannya untuk menghubungi Robin agar datang ke rumah dinasnya.

Syahrial lalu meminta agar penyeldikan KPK itu tidak naik ke tahap penyidikan dan agar Pattuju dapat membantu supaya penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti KPK. Setelah pertemuan pertama itu, Pattuju lalu mengenalkan Syahrial dengan seorang pengacara bernama Maskur Husain agar dapat membantu permasalahan.

Pattuju dan Husain lalu sepakat dengan Syarial bahwa penyidikan itu tidak akan ditindaklanjuti dengan imbalan uang Rp1,5 miliar. Syarial pun mentransfer uang secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik teman Pattuju bernama Riefka Amalia maupun secara tunai sehingga total yang telah diterima dia adalah Rp1,3 miliar. Pembukuan rekening bank menggunakan nama Amalia itu sendiri telah disiapkan sejak Juli 2020 atas inisiatif Husein.

Dari uang yang diterima Pattuju dari Syarial itu, Husein mendapatkan total Rp525 juta. Ia juga diduga menerima sebesar Rp200 juta dari pihak lain. Setelah uang diterima, Pattuju juga kembali menegaskan kepada Syariah adanya jaminan kepastian bahwa penyelidikan korupsi di pemerintah Kota Tanjungbalai tidak akan naik ke tingkat penyidikan.

Padahal menurut Bahuri, mereka tidak pernah menghentikan penyelidikan di pemerintah Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, itu. “Kami tidak pernah menghentikan atau tidak menindaklanjuti perkara jual beli jabatan di pemerintahan Kota Tanjungbalai karena kami sudah terbitkan surat perintah penyidikan dan proses penyidikan dalam bentuk upaya paksa baik pemeriksaan saksi, pemeriksaan calon tersangka dan penyitaan barang bukti melalui penggeledahan sudah dijalankan,” kata Bahuri dilansir Antara.

KPK, menurut dia, juga akan mendalami peran Syamsuddin dalam perkara itu. “Kami akan dalami bagaimana keterkaitan antara saudara AZ (Azis Syamsuddin), SRP (Stepanus Robin Pattuju) dan MS (M Syahrial) yang telah melakukan pertemuan. Tentu kami tidak bisa menjawab, karena kami belum mendapatkan informasi keterangan dari saudara AZ, ini perlu kami dalami,” kata dia.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf karena kasus itu. “KPK memohon maaf, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh anak bangsa karena ada kejadian seperti ini, tapi kami akan katakan komitmen KPK tak akan pernah bergeser dan tak akan mentolelir segala bentuk penyimpangan,” tambah Firli.

Penerimaan suap oleh penyidik KPK juga pernah terjadi pada 2006 lampau. Penyidik KPK bernama Suparman juga menerima uang dari pihak terkait. Suparman terbukti memeras seorang saksi dan menerima uang sebesar Rp413 juta, akibat perbuatannya, Suparman diganjar hukuman 8 tahun penjara.

 

SP3 dan Bocor
Sebelumnya pada 9 April 2021, penyidik KPK juga gagal mendapatkan barang bukti saat penggeledahan di kantor produksi PT Jhonlin Baratama di Kabupaten Tanah Bumbu dan sebuah lokasi di Kecamatan Hampang, Kotabaru, Kalimantan Selatan, dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Kegagalan itu diduga karena barang bukti sengaja dihilangkan oleh pihak-pihak tertentu. KPK pun sedang mencari keberadaan truk yang diduga membawa dokumen dari Kantor PT Jhonlin Baratama.

PT Jhonlin Baratama adalah anak usaha Jhonlin Group milik Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam. Perusahaan batu bara itu diduga terbelit masalah pajak. Namun terkait dugaan bocornya informasi penggeledahan di dua lokasi itu pada Jumat (9/4), Fikri mengatakan KPK tidak ingin berspekulasi lebih jauh.

“Kami tidak ingin berspekulasi terkait opini adanya kebocoran kegiatan tersebut. Prinsipnya kami akan tegas terhadap pihak-pihak yang sengaja menghalangi baik langsung atau tidak langsung terhadap proses penyidikan perkara ini,” ujar dia.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button