Nusantara

Korupsi Hibah Ponpes Banten, Kabarnya Oknum DPRD dan Timses Dibidik?

INDOPOSCO.ID – Sejumlah kalangan mendukung dan apresiasi langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dalam mengusut megakorupsi dana hibah untuk ribuan pondok pesantren (ponpes) yang tersebar di delapan kota/kabupaten di Banten tahun anggaran 2018 dan 2020. Dana hibah itu diduga telah merugikan keuangan daerah mencapai ratusan miliar rupiah tersebut.

Setelah menetapkan lima orang tersangka, dari mulai tenaga honorer di Biro Kesra, oknum masyarakat hingga mantan pejabat eselon 2, yakni dua orang mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), yaitu berinisial IS dan TK.

Beredar kabar, kini Kejati tengah membidik adanya dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Banten, dan sejumlah orang yang mengaku sebagai “tim sukses (timses)” kemenangan pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrmuy dalam kontestan pemilihan Gubernur Banten pada 2017 lalu, termasuk oknum pengurus FSPP (Forum Silaturahmi Pondok Pesantren) Provinsi, kabupaten/kota periode 2018.

”Kabarnya minggu ini atau minggu depan, ada oknum anggota DPRD dan orang yang mengaku sebagai timses yang akan diperiksa oleh Kejati,” ungkap Uday Suhada, pihak yang mengungkap dan melaporkan kasus bancakan dana hibah ponpes ini ke Kejati Banten kepada INDOPOSCO.ID, Senin (24/5/2021).

Menurut dia, selain oknum anggota DPRD Banten dan orang yang mengaku sebagai timses, ada juga mantan pejabat eselon 4 di Biro Kesra yang memiliki kerabat sebagai anggota DPRD diduga kuat terlibat, dan menjadi pengepul potongan dana hibah tersebut.

“Kejaksaan tak perlu ragu dan takut memeriksa sejumlah orang yang berpengaruh. Ini karena pengusutan bancakan dana hibah ini mendapat dukumgan dari kyai dan tokoh masyarakat berpengaruh di Banten,” tegasnya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button