Koran Indoposco - Setelah sebelumnya aplikasi PeduliLindungi sempat dituding beberapa kali mengalami kenocoran, kini peduli lindungi kembali mendapat "serangan". Kali ini Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) yang menyebut aplikasi PeduliLindungi punya kecenderungan melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam hal privasi data penduduk. "Aplikasi ini menyimpan informasi tentang status vaksinasi individu. Sebab informasi yang dikumpulkan dan data yang disimpan digunakan pemerintah," tulis laporan tersebut. Selain itu aplikasi ini dianggap melanggar karena menjadi syarat ketika mengunjungi tempat-tempat publik. Apalagi dalam aplikasi PeduliLindungi tersimpan data-data individu seperti status vaksinasi, riwayat tes Covid-19, nomor induk kependudukan (NIK), dan nomor telepon. Namun, Menteri Koordinator Bidang Politik HUkum dan Keamanan Mahfud MD menilai, laporan itu merupakan hal yang biasa. Sebab laporan tersebut hanya didasari oleh laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang nama LSM-nya pun tidak disebutkan. "Mengenai sorotan yang dilontarkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat bahwa Indonesia mendapat laporan dugaan pelanggaran HAM dalam menangani Covid melalui program PeduliLindungi, itu tidak apa-apa, itu laporan kan biasa saja," kata Mahfud dalam keterangan video, Sabtu (16/4). (*)
