Nasional

Komnas Perempuan: Penegakkan Hukum Jangan Semena-mena

INDOPOSCO.ID – Penggunaan upaya restorative justice menjadi arah pembangunan hukum nasional. Dan ini sering sekali disuarakan oleh aparat penegak hukum (APH) Polri.

Pernyataan tersebut diungkapkan Komisioner Komnas Perempuan Andy Yentriyani dalam acara daring, Sabtu (7/8/2021).

Menurut dia, penanganan kasus Dinar Candy menggunakan Undang-undang (UU) Pornografi tidak tepat, karena UU tersebut sangat kontroversial. Apalagi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk melihat batasan norma sosial.

“Kasus Dinar Candy ini kompatibel. Kata ketelanjangan dalam UU Pornografi sendiri beragam. Kita ambil contoh di Olimpiade saja, ada yang meminta mem-blur-kan gambar siaran televisi pada beberapa cabang olahraga (Cabor), sebab atlet terkesan ketelanjangan,” terangnya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button