Nasional

Kepatuhan Masyarakat Jaga Jarak Perlu Ditingkatkan

INDOPOSCO.ID – Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menilai bahwa kepatuhan masyarakat memakai masker serta menjaga jarak masih harus ditingkatkan.

Menurut data seminggu terakhir hingga 25 Juli 2021, hanya sebesar 72,71 persen kelurahan ataupun desa di Indonesia yang angka kepatuhannya memakai masker di atas 75 persen.

“Artinya masih ada PR (pekerjaan rumah) 27,29 persen kelurahan serta desa yang nilai kepatuhannya masih rendah, serta harus didorong agar lebih taat dalam memakai masker,” ucap Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah dalam” Bincang Covid-19 dalam Angka” dipantau melalui daring di Jakarta, Rabu.

Sedangkan untuk menjaga jarak, ujar dia, sebesar 71,51 persen kelurahan serta desa yang memiliki kepatuhan di atas 75 persen. “PR-nya 28,49 persen kelurahan serta desa dengan kepatuhan yang rendah,” tutur Dewi.

Sementara itu, Dewi menerangkan apabila dibandingkan sebelum dan setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), tingkat disiplin masyarakat untuk memakai masker bergerak fluktuatif.

Sebelum PPKM, tingkat disiplin memakai masker sebesar 72,81 persen, setelah itu pada minggu pertama PPKM naik menjadi 73,83 persen, minggu kedua naik 74,01 persen.” Tetapi pada minggu ketiga terjadi penyusutan menjadi 72,71 persen, turun sekitar 1-2 persen,” tutur Dewi.

Sedangkan untuk kepatuhan menjaga jarak, Dewi menyatakan, sebelum PPKM diberlakukan kepatuhannya mencapai 73,88 persen. Kemudian pada minggu pertama PPKM turun menjadi 71,83 persen, setelah itu naik pada minggu berikutnya menjadi 72,18 persen, dan turun lagi di angka 71,51 persen pada minggu ketiga PPKM.

“Memang agak fluktuatif, jika kita amati di tingkat nasional masih belum baik. Sementara itu, kasus masih tinggi,” ucapnya.

Berdasarkan data nasional, Dewi mengatakan bahwa lokasi-lokasi penerapan aturan kesehatan yang rendah terutama terjadi di warung makan ataupun kedai, di pemukiman, olahraga publik, serta pasar.

“Ini data nasional, yang sudah PPKM Darurat memang sudah tidak boleh,” tuturnya. (mg2)

Sponsored Content
Back to top button