Nasional

Kepala Daerah Kena OTT KPK, Pengamat: Evaluasi Sistem Politik Pilkada

INDOPOSCO.ID – Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengaku prihatin terkait masih ada Kepala Daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) karena korupsi.

“Apa yang salah? Kabar ada kepala daerah OTT terkait dugaan tindak pidana korupsi. Sangat memprihatinkan sekali di tengah kita menghadapi berbagai masalah akibat pandemi Covid-19,” tutur Emrus kepada Indoposco.id, Minggu (28/2/2021).

Kendati demikian, Emrus berhipotesa, ada yang salah dari sistem politik Pilkada, terutama sistem rekrutmen bakal calon (Balon) dan politik panggung belakang terkait Pilkada.

“Untuk itu, sudah sangat penting dilakukan pengkajian dan evaluasi secara konprihensif terhadap sistem politik Pilkada untuk melahirkan solusi, agar pelaksanaan demokrasi Pilkada kita lebih baik ke depan,” tegas Emrus.

Sebelumnya, KPK menetapkan Nurdin Abdullah sebagai tersangka atas kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan serta pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021. Ia diduga telah menerima suap dan gratifikasi.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button