Nusantara

Kasus Mark Up Masker, Penunjukkan PPK Atas Perintah Lisan Kadinkes

INDOPOSCO.ID – Pengadaan masker KN95 pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten tahun 2020 yang diduga dikorupsi, disebut tanpa dibekali surat keterangan (SK) tugas tim.

Hal itu terungkap dalam persidangan dugaan korupsi masker yang merugikan keuangan negara sebanyak Rp1,680 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Serang.

Fakta itu atas pengakuan dari saksi Kania, yang dalam pengadaan masker bertugas sebagai tim uji teknis dan evaluasi pembantu Pembuat Pejabat Komitmen (PPK).

Menurut penuturan saksi Kania, pihaknya bertugas sebagai pembantu PPK atas dasar perintah lisan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti. Sebab, tugasnya berhubungan dengan jabatannya yang kala itu menjadi Kasi Kefarmasian dan Pangan.

Perlu diketahui, sejak 2 Juni 2021 saksi sudah tidak bekerja di Dinkes Banten dan dimutasi di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Pemindahan tugas itu usai pengadaan masker terganjal hukum.

“Saya lupa kapan menerima SK, tepatnya. Tapi saya bergerak atas perintah langsung lisan Kepala Dinas. Saya diberitahu tapi saya lupa kapan,” katanya saat dipersidangan, Rabu (4/8/2021).

Bahkan, saksi mengetahui terdakwa Lia Susanti sebagai PPK pengadaan masker bukan lewat SK, melainkan dalam rapat yang disampaikan Kadinkes beberapa kali.

“Tahu (bu Lia jadi PPK), sudah tahu saya jabatan bu Lia PPK. Disebutkan bu Kadis beberapa kali dalam rapat, tidak pernah melihat SK nya,” ungkapnya.

Kania mengaku menerima SK pada tahun 2021, setelah pengadaan maker itu bermasalah karena ada temuan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kalau tanggal tepatnya saya lupa. Belum menerima (SK). Di tahun 2021, tapi saya lupa. Iya (setelah temuan BPKP),” ujarnya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button