Nusantara

Kasus Korupsi Hibah Ponpes, JPMI Desak Kejati Segera Periksa Gubernur Banten

INDOPOSCO.ID – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten didesak untuk segera memeriksa Gubernur Banten Wahidin Halim terkait kasus dugaan korupsi dana hibah untuk Pondok Pesantren (Ponpes) pada tahun anggaran 2018 senilai Rp66,280 miliar dan tahun anggaran 2020 sebesar Rp117,780 miliar.

Koordinator Presidium Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI) Deni Iskandar kepada INDOPOSCO.ID, Kamis (27/5/2021) sore menjelaskan, semua pejabat yang terkait persoalan dana hibah untuk Ponpes, termasuk Gubernur Banten Wahidin Halim harus diperiksa agar kasus dugaan korupsi tersebut menjadi terang-benderang dan diusut tuntas sampai ke akar-akarnya.

“Pada prinsipnya kami percaya Kejati Banten dalam menangani kasus dugaan korupsi hibah Ponpes ini. Progres penanganan kasus hibah Ponpes oleh Kejati Banten saat ini sangat menggembirakan. Ini merupakan bagian dari harapan JPMI agar kasus ini ditangani secara transparan, objektif dan profesional. Kejati Banten telah menunjukkan keprofesionalannya, karena itu kami akan tetap kawal agar kasus ini diusut tuntas sampai ke akar-akarnya hingga dalangnya tertangkap,” tegas Deni Iskandar.

Deni mengatakan, pihaknya tetap menjaga komitmen dan konsisten untuk mengawal laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar paling tidak, KPK turun ke Banten untuk melakukan monitoring dan supervisi sehingga penanganan kasus hibah Ponpes berjalan objektif dan tidak tebang pilih.

“Kami akan tetap kawal laporan kami ke KPK. Kami telah melaporkan Gubernur Banten Wahidin Halim, Sekretaris Daerah (Sekda) Al Muktabar dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Rina Dewiyanti ke KPK. Kami melaporkan para pejabat itu, tujuannya agar seluruh proses pemberian dana hibah Ponpes itu terungkap secara jelas, mulai dari proses perencanaan, pembahasan, hingga proses pelaksanaan atau pencairan dana hibah,” tegas Deni.

Deni mengatakan, pihaknya tentu tetap mengedepankan asas presumption of innocence (praduga tak bersalah) dalam mengawal kasus dugaan korupsi hibah Ponpes ini. Desakan agar Kejati segera memeriksa Gubernur Banten Wahidin Halim, kata Deni, dalam konteks agar kasus dugaan korupsi hibah Ponpes menjadi terang dan jelas sehingga siapa pun yang terlibat harus diproses.

“Kami akan mendatangi KPK lagi guna menanyakan progres laporan yang telah kami sampaikan. Kami berharap KPK melakukan monitoring dan supervisi ke Banten agar kasus dugaan korupsi dana hibah ini ditangani secara tuntas sampai ke akar-akarnya dan tidak ada yang terlewatkan,” tegasnya.

Untuk diketahui, Kejati Banten telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah untuk Ponpes pada tahun 2018 dan 2020.

Dua tersangka di antaranya adalah mantan pejabat di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Banten yakni mantan Kepala Biro Kesra Irvan Santoso (IS) dan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kesra selaku Ketua Tim Verifikasi Dana Hibah Ponpes tahun 2020 Toton Suriawinata (TS).

Kuasa Hukum tersangka Irvan Santoso, Alloys Ferdinand mengatakan, kliennya adalah korban. “Dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) bahwa memang rekomendasi (pemberian hibah) itu tidak keluar karena melampaui waktu berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub). Namun ini karena perintah atasannya (Gubernur Banten Wahidin Halim) dana hibah itu tetap dianggarkan,” kata Alloy kepada awak media, Jumat (21/5/2021).

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button