Nusantara

Kasus Hibah Ponpes, Pemprov Banten Dinilai Langgar Pergub

INDOPOSCO.ID – Kasus dugaan pemotongan dana hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk pondok pesantren (Ponpes) dinilai akibat kelalaian Pemprov Banten sendiri. Tidak hanya itu, penyaluran hibah untuk Ponpes tersebut dinilai telah melanggar aturan karena ada tahap dan syarat yang tidak dilakukan oleh Pemprov Banten.

Wakil Sekretaris Bidang (Wasekbid) Eksternal Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabeka)-Banten, Aliga Abdilah, kepada INDOPOSCO.ID, Kamis (22/4/2021) menegaskan, munculnya kasus pemotongan dana hibah Ponpes dan adanya dugaan Ponpes fiktif, karena Pemprov Banten sendiri diduga melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Provinsi Banten.

“Diduga ada prosedur yang dilanggar. Salah satunya, tidak adanya tim verifikator untuk mengecek lokasi dan memverifikasi, apakah Ponpes itu benar ada atau tidak. Padahal, dalam Pergub Banten Nomor 10 Tahun 2019 itu, persyaratannya sangat rigit sehingga tidak ada celah bagi pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindakan korupsi,” tegas Aliga.

Aliga mengatakan, Gubernur Banten Wahidin Halim telah mengakui ke sejumlah media bahwa ada celah yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Dikatakan Gubernur bahwa, tim verifikator hanya menerima data di kantor dan tidak melakukan pengecekan lokasi. Celah ini dimanfaatkan oleh oknum untuk memotong dana hibah.

“Jika benar tim verifikator tidak pernah ke lokasi, maka pemberian hibah ke Ponpes tidak hanya cacat prosedur tetapi juga melanggar hukum. Ini jelas-jelas Pemprov Banten melanggar Pergub Nomor 10 Tahun 2019 yang mereka susun sendiri. Kalau ada indikasi kelalaian dan tindakan melanggar hukum, maka konsekuensinya harus diproses secara hukum,” tegas Aliga.

Aliga menjelaskan, dalam Pergub Banten Nomor 10 Tahun 2019, khususnya pada Pasal 8 ayat 2 diatur mengenai evaluasi terhadap permohonan hibah. Sebanyak lima poin evaluasi yang harus dilakukan sebelum dana hibah itu disetujui atau disalurkan yakni memverifikasi persyaratan administratif, mengecek kesesuaian permohonan hibah dengan program dan kegiatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, melakukan survei lokasi, dan mengkaji kelayakan besaran uang yang akan direkomendasikan untuk dihibahkan.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button