Nasional

Kasus Hibah Ponpes, Aktivis Dorong Kejati Periksa Gubernur Banten

INDOPOSCO.ID – Tabir gelap masih menyelimuti kasus dugaan pemotongan dalam bantuan hibah Pondok Pesantren (Ponpes) tahun anggaran 2018 dan 2020. Meski sudah ada lima tersangka, hal itu dinilai hanya berada di level birokrasi, belum menyentuh aktor intelektual.

Kali ini, aktivis antikorupsi kompak mendorong Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten untuk memeriksa Gubernur Banten. Sebab, pernyataan ‘diperintah pimpinan’ yang dilontarkan kuasa hukum tersangka IS, Alloys Ferdinand dapat menjadi clue atau petunjuk.

Maka, salah satu cara untuk membuktikan orang nomor satu di Banten terlibat atau tidaknya dalam pusaran kasus dana hibah Ponpes adalah dengan memeriksanya.

“Kita nggak bisa menduga, nggak bisa menuduh juga, tapi kita harus lihat dulu, harus ada pemeriksaan sebetulnya. Karena kan memang kalau bicara anggaran itu kan yang punya kuasa penanggung jawab dari pemerintah daerah (pemda). Jadi, pimpinan daerah ini harus diperiksa terlebih dahulu. Jadi, kita tidak bisa menduga, menuduh,” kata aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Nisa Rizki, Jumat (28/5/2021).

Ia menyebutkan, pemeriksaan pejabat yang di tingkat atas sangat penting dalam rangka mengungkap kasus hingga tuntas. Sehingga, Kejati Banten diminta tidak hanya memeriksa pejabat di kalangan bawah saja.

“Jadi, kita jangan mendorong untuk memeriksa orang-orang di kalangan bawah, tapi kita harus fokus mendorong di kalangan atas. Pejabat di tingkat atas untuk juga dilihat sejauh mana, apakah ada keterlibatan, itu penting,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Visi Integritas Ade Irawan mengaku prihatin kasus dugaan korupsi dana hibah untuk ponpes kembali terjadi. Ini sudah menjadi Deja Vu. Sebab, pihaknya pernah menginvestigasi dan melaporkannya.

“Yah, saya prihatin sekaligus Deja vu, karena sebelumnya pernah menginvestasi, mengungkap, dan melaporkan kasus hibah bansos di Banten, termasuk didalamnya yang melibatkan ponpes dan prihatin karena ini terulang lagi,” ujarnya.

Dalam pengamatannya, kasus isi justru banyak yang disalahkan di tingkat bawah. Jangan sampai ending dari penanganan kasus ini sama seperti sebelumnya, hanya berhenti di korban, lalu kemudian berhenti di birokrasi tanpa berhasil mengungkap aktor intelektualnya.

“Karena kalau ini terjadi lagi, proses hukumnya sampai berhenti di situ. Saya yakin pasti ke depan akan terulang kembali. Ini karena hibah dan bansos ini kan eksekutif happy. Jadi, gampang digunakan untuk kepentingan, baik kepentingan political will, kepentingan politik maupun kepentingan untuk mendapatkan keuntungan buat pribadi,” terangnya.

Ia menjelaskan, statemen dari pengacara tersangka IS dapat menjadi petunjuk untuk membongkar dalang dari kisruhnya hibah ponpes tersebut. Makanya, menjadi penting untuk Kejati untuk menindaklanjuti pernyataan ini. Kemudian, bisa jadi awalan untuk mengungkap aktor lain di luar birokrasi.

“Ini kan sudah ada statemen dari pengacara tersangka. Saya kira itu bisa jadi clue bagi kejaksaan untuk ditindaklanjuti statemen ini. Apakah kemudian hanya berhenti di birokrasi Biro Kesra atau dia cuma menjalankan perintah. Jangan sampai Kejaksaan dalam tanda petik ya, punya dosa karena tidak menangani kasus ini secara tuntas, ke depan akan terjadi lagi,” jelasnya.

“Karena ada statemen dari kuasa hukum IS bahwa dia diperintah. Artinya, kasus nggak berhenti di dia, bahwa apa yang dilakukan ada yang menyeluruh,” tambahnya.

Sehingga, petunjuk itu dapat dibuktikan hanya dengan melakukan pemeriksaan. Pihaknya menilai tidak fair jika hanya pelaku pengeksekusi pemotongan saja yang mendapatkan hukuman.

“Makanya, ini harus ada pembuktiannya, clue-nya sudah ada sekali lagi. Kalau bicara soal UU Antikorupsi unsurnya kan banyak, pelanggaran aturan, memperkaya diri sendiri, atau kelompok, merugikan keuangan negara, kalau dilihat dari unsur-unsur ini kan banyak yang bisa diekspos. Makanya, tugas Kejaksaan untuk mengeksplor ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) belum bisa dihubungi. Namun sebelumnya dia mengatakan, ada oknun-oknum di bawah yang memanfaatkan dengan memungut dana setelah dana hibah itu dicairkan. “Ada calo-calo di sini. Ini tradisi sejak zaman dulu. Makanya, suatu saat akan saya bongkar,” tegasnya di Serang, Senin (24/5/2021).

WH mengatakan, secara prosedural pemberian hibah ke lembaga-lembaga tidak melanggar ketentuan dan ada payung hukumnya berupa undang-undang. “Kan yang menerima hibah bukan pesantren saja. Lembaga lain dibolehkan undang-undang iuga banyak yang menerima,” ujarnya.

Kejati Banten telah menetapkan dan menahan lima orang tersangka, dua diantaranya mantan pejabat di Biro Kesra Provinsi Banten. Diketahui, pada APBD 2018 Pemprov Banten mengucurkan dana hibah Rp66,2 miliar untuk 3.364 Ponpes. Masing-masing ponpes mendapatkan sebesar Rp20 juta. Kemudian pada APBD 2020, Pemprov Banten kembali menganggarkan dana hibah untuk 4.042 ponpes sebesar Rp117,7 miliar. Masing-masing ponpes dianggarkan Rp30 juta. (son)

Sponsored Content
Back to top button