Nasional

Kasus Hibah Ponpes, Aktivis Dorong Kejati Periksa Gubernur Banten

INDOPOSCO.ID – Tabir gelap masih menyelimuti kasus dugaan pemotongan dalam bantuan hibah Pondok Pesantren (Ponpes) tahun anggaran 2018 dan 2020. Meski sudah ada lima tersangka, hal itu dinilai hanya berada di level birokrasi, belum menyentuh aktor intelektual.

Kali ini, aktivis antikorupsi kompak mendorong Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten untuk memeriksa Gubernur Banten. Sebab, pernyataan ‘diperintah pimpinan’ yang dilontarkan kuasa hukum tersangka IS, Alloys Ferdinand dapat menjadi clue atau petunjuk.

Maka, salah satu cara untuk membuktikan orang nomor satu di Banten terlibat atau tidaknya dalam pusaran kasus dana hibah Ponpes adalah dengan memeriksanya.

“Kita nggak bisa menduga, nggak bisa menuduh juga, tapi kita harus lihat dulu, harus ada pemeriksaan sebetulnya. Karena kan memang kalau bicara anggaran itu kan yang punya kuasa penanggung jawab dari pemerintah daerah (pemda). Jadi, pimpinan daerah ini harus diperiksa terlebih dahulu. Jadi, kita tidak bisa menduga, menuduh,” kata aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Nisa Rizki, Jumat (28/5/2021).

Ia menyebutkan, pemeriksaan pejabat yang di tingkat atas sangat penting dalam rangka mengungkap kasus hingga tuntas. Sehingga, Kejati Banten diminta tidak hanya memeriksa pejabat di kalangan bawah saja.

“Jadi, kita jangan mendorong untuk memeriksa orang-orang di kalangan bawah, tapi kita harus fokus mendorong di kalangan atas. Pejabat di tingkat atas untuk juga dilihat sejauh mana, apakah ada keterlibatan, itu penting,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Visi Integritas Ade Irawan mengaku prihatin kasus dugaan korupsi dana hibah untuk ponpes kembali terjadi. Ini sudah menjadi Deja Vu. Sebab, pihaknya pernah menginvestigasi dan melaporkannya.

“Yah, saya prihatin sekaligus Deja vu, karena sebelumnya pernah menginvestasi, mengungkap, dan melaporkan kasus hibah bansos di Banten, termasuk didalamnya yang melibatkan ponpes dan prihatin karena ini terulang lagi,” ujarnya.

Dalam pengamatannya, kasus isi justru banyak yang disalahkan di tingkat bawah. Jangan sampai ending dari penanganan kasus ini sama seperti sebelumnya, hanya berhenti di korban, lalu kemudian berhenti di birokrasi tanpa berhasil mengungkap aktor intelektualnya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button