Nusantara

JPMI Laporkan Gubernur Banten Ke KPK soal Pemotongan Dana Hibah Ponpes

INDOPOSCO.ID – Koordinator Presidium Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI) Deni Iskandar secara resmi mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, Rabu (28/4/2021).

Kedatangan JPMI ke KPK itu dalam rangka melaporkan Gubernur Banten Wahidin Halim, Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar dan Kepala Badan Pengelola Anggaran dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti, dalam kasus dugaan korupsi Dana Hibah Pondok Pesantren (Ponpes) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 yang saat ini tengah menjadi sorotan publik.

“Hari ini kita datang ke KPK, tentu melaporkan Gubernur Banten Wahidin Halim, Sekda, dan Kepala BPAKD terkait dugaan kasus korupsi dana hibah pondok pesantren. Dalam laporan itu, kami meminta agar KPK turun tangan, karena ini bukan lagi korupsi, akan tetapi skandal mega korupsi,” kata Deni melalui rilisnya.

Diketahui kasus dugaan korupsi penyaluran dana hibah pondok pesantren itu, saat ini tengah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, dan Kejati Banten telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus tersebut.

Deni menjelaskan, sekalipun persoalan penyaluran dana hibah pondok pesantren sudah ditangani Kejati Banten, namun hal tersebut tidak juga mengharuskan KPK untuk tidak mengusut tuntas perkara tersebut.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button