Internasional

Kashmir Dalam Perspektif HAM. Seperti Apa?

Keluarga Irfan Ahmad menerima kabar kematian anggota keluarga mereka keesokan paginya. Mereka menemukan tulang mukanya retak, gigi depannya patah dan kepalanya tampak memar karena terkena benda tumpul.

Kasus seorang warga distrik Shopian selatan Naseer Ahmad Wani juga menjadi perhatian para ahli PBB, begitu catat pelapor dalam surat yang dikutip Kantor Berita Anadolu. Pada 29 November 2019, tentara India menggerebek rumah Naseer Ahmad Wani dan mengancing semua anggota keluarganya di dalam sebuah ruangan. Tentara India memukuli Naseer selama lebih dari separuh jam di ruangan lain.

Dalam webinar berjudul “Kashmir dalam perspektif HAM”, Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Muhammad Hassan menggarisbawahi berartinya masyarakat internasional untuk menyuarakan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah pendudukan Jammu dan Kashmir.

Karena diamnya masyarakat internasional, lanjut ia, akan memantapkan kekuatan pendudukan di Jammu dan Kashmir untuk meneruskan kebijakan represifnya yang melanggar hak asasi manusia.

Dubes Hassan juga menyerukan pada masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah praktis dan meminta pertanggungjawaban India atas pelanggaran hak asasi manusia yang menyebar di wilayah pendudukan.

Pakistan juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menekan India mencabut semua hukum represif di Kashmir, melepaskan tahanan politik tanpa syarat, mencabut UU baru kependudukan serta hukum lainnya yang didesain untuk mengubah demografi di Kashmir.

Perihal lain yang tak kalah penting, lanjut ia, adalah mengembalikan hak terkumpul dan hak menyatakan pendapat atau suara di publik. Ia mengatakan rakyat Kashmir harus mendapatkan hak mereka untuk memastikan nasib mereka sendiri yang diserahkan kepada mereka oleh Dewan Keamanan PBB.

“Kami menyerukan PBB dan negara-negara anggotanya untuk berdiri di belakang rakyat Kashmir dalam perjuangan mereka untuk memastikan nasib merek sendiri,” tutur Dubes Hassan.

Sementara itu Guru Besar Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Professor Yusni Sabi mengatakan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Jammu dan Kashmir oleh pasukan India harus dihentikan.

Rakyat Kashmir, lanjut ia, harus dibebaskan dari segala tipe kekhawatiran. “Mereka harus memiliki akses yang setara ke peluang ekonomi, politik, maupun sosial. Rakyat Kashmir harus diberikan hak yang sama dan setara tanpa melihat agama mereka. Rakyat Kashmir memiliki hak untuk hidup damai,” tutur ia dilansir Antara.

Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan pokok bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya.

Hak asasi manusia termasuk hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Tidak hanya itu, terdapat pula hak-hak sosial, budaya, dan ekonomi, antara lain hak untuk ikut serta dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak atas pekerjaan, dan hak atas pendidikan.

Hak asasi manusia dilindungi dan dibantu oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Ia beriktikad bahwa seluruh badan internasional prihatin atas pelanggaran hak asasi manusia di Kashmir. “Saya pikir kita harus berpartisipasi dalam memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Kashmir,” tutur Yusni. (mg4)

 

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button