Internasional

Save Afghanistan dari Krisis Kemanusiaan

INDOPOSCO.ID – “Mari kita dorong mereka melalui persuasi, melalui insentif, agar bergerak menuju arah yang benar,” kata Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi menjelang pertemuan satu hari Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Islamabad, Pakistan, yang khusus membahas krisis kemanusiaan di Afghanistan.

Menurut Qureshi, kebijakan yang memaksa dan mengintimidasi tak berhasil karena seandainya berhasil pasti Afghanistan tidak berada dalam kondisi seperti sekarang.

Hari ini, Minggu 19 Desember 2021, utusan 57 negara Islam menggelar pertemuan puncak khusus krisis kemanusiaan di Afghanistan. Ini merupakan konferensi besar pertama mengenai Afghanistan sejak pemerintahan dukungan AS digulingkan oleh Taliban empat bulan lalu.

Namun begitu Taliban berkuasa, miliaran dolar AS aset Afghanistan dibekukan oleh komunitas internasional sehingga negara berpenduduk 38 juta orang itu ditimpa krisis besar yang tak saja soal keuangan namun juga kemanusiaan.

PBB sendiri menyatakan Afghanistan di ambang krisis kemanusiaan terburuk di dunia yang merupakan gabungan krisis pangan, krisis bahan bakar dan krisis likuiditas.

Pertemuan khusus Afghanistan di Islamabad itu juga dihadiri Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi, dan wakil-wakil Amerika Serikat, China, Rusia, Uni Eropa dan PBB.

Berbeda dengan saat berkuasa di Afghanistan dua puluh tahun silam yang mendapat pengakuan Pakistan, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, kali ini tak satu pun negara mengakui pemerintahan Taliban.

Situasi ini mempersulit penyaluran bantuan ekonomi ke Afghanistan karena mustahil negara-negara menyalurkan bantuan tanpa mengakui dahulu pemerintahan Taliban.

Tetapi OKI hanya ingin menyelamatkan rakyat Afghanistan dari jebakan krisis. Qureshi sampai berkata, “Tolong jangan abaikan Afghanistan. Terlibatlah. Kami berbicara demi rakyat Afghanistan. Kami tak sedang membahas kelompok tertentu. Kami membicarakan rakyat Afghanistan.”

Saat ini Afghanistan memang menghadapi bencana kemanusiaan besar yang diawali dari pembekuan asset dan pinjaman bernilai miliaran dolar AS yang mencapai empat per lima dana pembangunan negara itu, segera setelah dikuasai Taliban.

Langkah itu ditempuh karena dunia khawatir Taliban masih rezim yang sama kerasnya seperti dengan 20 tahun silam, sekalipun Taliban berulang kali menjanjikan pemerintahan inklusif dan menjamin hak-hak perempuan yang selama ini menjadi keprihatinan luas dunia, termasuk Indonesia.

Amir Khan Muttaqi pernah menyatakan penguasa baru Afghanistan membolehkan perempuan menggeluti pendidikan dan bekerja. Namun empat bulan kemudian yang terjadi malah kabar anak perempuan dilarang bersekolah dan hanya membolehkan perempuan bekerja di sektor-sektor tertentu seperti bidang perawatan kesehatan.

Namun demikian suasana Afghanistan saat ini dinilai lebih aman yang salah satu indikatornya terlihat dari lancarnya perjalanan organisasi bantuan asing ke sebagian besar wilayah Afghanistan, termasuk daerah yang sebelum ini terlarang dimasuki.

Tetapi pembekuan aset di luar negeri dan mandeknya bantuan asing turut menciptakan krisis kemanusiaan di sana, yang diperparah oleh situasi sulit akibat pandemi dan kekeringan. Rumah sakit di negeri itu kabarnya sangat kekurangan obat-obatan.

Sementara itu, PBB menyebut 95 persen dari semua rumah tangga di negara itu menghadapi kekurangan pangan dan gizi yang akut, sedangkan tingkat kemiskinan melonjak 90 persen.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button