Internasional

Penyidik HAM PBB Serukan Jatuhkan Sanksi bagi Myanmar

INDOPOSCO.ID – Dewan Keamanan PBB harus mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar pasca-kudeta. Telah ada “laporan yang meningkat dan bukti foto” bahwa pasukan keamanan menggunakan amunisi untuk menangani massa aksi unjuk rasa–dan itu melawan hukum internasional.

Sanksi tersebut juga termasuk embargo senjata dan larangan berpergian, kata Penyidik Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar, Thomas Andrews, pada Jumat (12/2/2021), dikutip Reuters, melalui Antara.

Ia juga menegaskan kembali permintaannya untuk menjalankan misi di Myanmar.

Sementara Wakil Ketua Komisi Tinggi HAM PBB, Nada al-Nashif menyebut, sanksi apapun yang dijatuhkan oleh negara-negara dunia harus berfokus pada para pemimpin junta militer, bukan kelompok rentan.

Lebih dari 350 orang di Myanmar, termasuk para pejabat, aktivis, dan biksu, ditangkap sejak kudeta yang dilancarkan pada 1 Februari lalu–ada pula beberapa yang mendapat dakwaan kejahatan atas “dasar yang diragukan”, menurut Komisi Tinggi HAM PBB.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button