Megapolitan

Ini yang Disampaikan 9 Fraksi DPRD DKI Terkait Pertanggungjawaban APBD Jakarta 2020

INDOPOSCO.ID – Sembilan fraksi di DPRD DKI menyampaikan pandangan atas penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tahun anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna pada Senin (2/8/2021).

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta Pemprov DKI menindaklanjuti evaluasi program prioritas di masa Pandemi Covid-19. Salah satu contohnya, pengelolaan pemakaman yang realisasinya 89,22 persen atau Rp293,83 miliar. Padahal sudah banyak lahan pemakaman yang digunakan untuk pemakaman jenazah korban Covid-19.

“Sejauh mana penyediaan areal pemakamanan yang ada hingga saat ini. Kami berharap agar menjadi perhatian serius tentang lahan untuk pemakaman atau RTH,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono.

Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta Pemprov DKI melaporkan secara akurat dalam hal penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang sudah melalui refocusing berulang kali di sepanjang 2020.

Seperti BTT yang alokasinya untuk sektor kesehatan dan jaring pengaman sosial dari Rp188,90 miliar menjadi Rp5,5 triliun. Padahal realiasi BTT baru terserap Rp4,7 triliun atau 85,27 persen yang terdiri dari realisasi untuk bidang kesehatan Rp918,61 miliar dan Jaringan Pengaman Sosial Rp3,78 triliun.

“Fraksi Gerindra menyayangkan penggunan BTT tersebut belum maksimal direalisasikan dalam menunaikan kegiatan Pemprov DKI untuk menanggulangi permasalahan pandemic COVID-19 di Kota Jakarta,” ujar Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Thopaz Nugraha Syamsul dilansir Antara.

Kemudian Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya menilai Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) APBD tahun 2020 cukup besar Rp5,16 triliun harus digunakan secara efektif dengan memperhatikan situasi pandemi yang masih berlangsung.

“Karena itu, Fraksi PKS mengusulkan agar SiLPA 2020 ini bisa dioptimalkan untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Seperti penambahan pemberian bantuan sosial dan bantuan untuk pemulihan usaha bagi UMKM dan jaringan pengaman sosial lainnya,” jelas Mohamad Taufik Zoelkifli, Wakil Ketua I Fraksi PKS DPRD DKI.

Selanjutnya, Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta dalam pandangan berharap Pemprov DKI menghasilkan trobosan kebijakan dalam upaya peningkatan realisasi penerimaan daerah yang hanya tercapai Rp31,89 triliun dari target Rp32,48 triliun pada 2020.

“Fraksi Partai Demokrat menyadari bahwa dalam masa sulit pandemi akan sulit mengejar target penerimaan pajak daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus lebih banyak membuat berbagai program relaksasi dan insentif pajak daerah, terutama bagi pelaku UMKM dan rakyat dari kalangan ekonomi lemah,” tandas Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Neneng Hasanah.

Kemudian Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta dalam salah satu butir pandangannya berharap Pemprov DKI terus fokus pada program pengendalian banjir pada evaluasi kapasitas tampung saluran drainase utama. Seperti Banjir Kanal Barat (BKB) dan Banjir Kanal Timur (BKT), Sungai Cisadane dan lain sebagainya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button