Headline

Ini Nasib 75 Pegawai KPK Pascaarahan Jokowi

INDOPOSCO.ID – Pengalihan status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan amanat dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyebut bahwa Pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN.

Untuk mengimplementasikan-nya juga diperlukan peraturan teknis, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

Pasal 2 PP tersebut dijelaskan ruang lingkup pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan tidak tetap.

Kemudian Pasal 3 diatur mengenai pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan syarat berstatus sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap KPK, setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan, memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan, dan memiliki integritas dan moralitas yang baik.

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa tata cara pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 41 Tahun 2020 tersebut, maka diterbitkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

Disebut dalam Pasal 2 peraturan tersebut ruang lingkup pengalihan meliputi pegawai tetap dalam rumpun jabatan struktural, pegawai tetap dalam rumpun jabatan spesialis dan jabatan administrasi, dan pegawai tidak tetap.

Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) dijelaskan Pegawai KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang masih melaksanakan tugas dapat beralih menjadi PNS. Pasal 5 ayat (2), pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan syarat: a. bersedia menjadi PNS, b. setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, c. tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan, d. memiliki integritas dan moralitas yang baik, e. memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan abatan, dan f. memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan.

Pasal 5 ayat (3), syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dituangkan dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 5 ayat (4), selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memenuhi syarat ayat (2) huruf b dilaksanakan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 5 ayat (5), pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal. Pasal 5 ayat (6), pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak bersedia menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat beralih menjadi PPPK dengan jabatan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPK pun bekerja sama dengan BKN telah melakukan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap 1.351 pegawai.

Hasil TWK telah diumumkan pada 5 Mei 2021. Sebanyak 1.274 orang pegawai memenuhi syarat sedangkan tidak memenuhi syarat sebanyak 75 orang pegawai. Terdapat dua pegawai di antaranya tidak hadir pada tahap wawancara.

Pelaksanaan TWK terhadap Pegawai KPK bekerja sama dengan BKN pun telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Peraturan KPK tersebut.

Usai pengumuman hasil TWK, Ketua KPK Firli Bahuri pada 7 Mei 2021 menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil TWK Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. Salah satu poinnya adalah memerintahkan kepada pegawai yang tidak memenuhi syarat dalam TWK agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Namun, KPK memastikan pembebastugasan 75 pegawai tersebut tidak mengganggu kinerja dalam pemberantasan korupsi, terlebih penanganan perkara juga dipastikan tidak ada yang berhenti dan terlambat.

“Kerja-kerja di KPK di seluruh kedeputian dilakukan tidak ada yang individual, namun secara tim dalam bentuk satgas yang dipimpin ketua tim atau kasatgas dengan kontrol dari direktur masing-masing direktorat sebagai atasan langsungnya,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dilansir Antara.

Pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat dalam TWK tersebut terdiri dari berbagai jabatan dan lintas unit mulai dari pengamanan, operator gedung, data entry, administrasi, spesialis, kepala bagian, kepala biro, direktur hingga deputi.

Semuanya mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing dalam andil pekerjaan-pekerjaan pemberantasan korupsi. Sedangkan para pegawai yang dinyatakan memenuhi syarat TWK tersebut, juga tetap melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing untuk memastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan pemberantasan korupsi tidak berhenti.

Tindak lanjut
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah angkat bicara perihal polemik 75 Pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat TWK tersebut.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button