INDOPOSCO.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan, ingin mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat dan memberikan kepastian terhadap ketersediaan ruang hidup yang adil bagi masyarakat.
“Presiden Joko Widodo menekankan bahwa ini masalah penting, komitmen pemerintah ingin menciptakan kepastian hukum dalam bidang pertanahan,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Sofyan Djalil dalam keterangan virtual, Senin (18/10/2021).
Dalam mengatasi mafia tanah, Kementerian ATR/BPN tidak bisa diselesaikan sendiri. Maka itu, pihaknya berkolaborasi dengan aparat hukum. Dibantu dengan banyak dimuat melalui media massa.
“Upaya yang dilakukan itu efektif, dengan dimuat di koran, diberitakan di media sosial membuat para mafia tanah ini berfikir dua, tiga, empat kali,” tutur Sofyan Djalil.
Ia menambahkan, bahwa komitmen penuh pemerintah memberantas mafia tanah. Meski masalah terkait konflik dan sengketa lahan dengan mafia tanah masih banyak yang belum selesai.
“Kalau ada orang-orang yang beking mafia tanah, dia akan menghindar karena nanti ketahuan. Kita bakal expose,” ujar Sofyan Djalil.
Adapun berbagai strategi untuk memberantas mafia tanah. Salah satunya menggandeng Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta Kejaksaan Agung membentuk satuan tugas (Satgas) anti mafia tanah.
“Salah satu upaya dalam memberantas mafia tanah, adalah menggandeng pihak Kepolisian dan Kejakaan dengan membentuk satgas anti mafia tanah,” imbub Sofyan dalam keterangan tertulis, Rabu (29/09/2021).
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga gencar melakukan sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada seluruh bidang tanah di Indonesia. (dan)
