Headline

Ini Cara Dua Anak Buah Juliari Jadi Makelar

INDOPOSCO.ID – Dua anak buah mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara yaitu Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono didakwa menjadi perantara (makelar) penerima suap senilai Rp 32,482 miliar dari sejumlah penyedia barang dalam pengadaan bansos sembako penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial tahun 2020.

“Terdakwa Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bansos sembako dalam rangka penanganan Covid-19 bersama-sama dengan Juliari P Batubara selaku Menteri Sosial dan Adi Wahyono menerima uang sebesar Rp1,28 miliar dari Harry Van Sidabukke, sebesar Rp1,95 miliar dari Ardian Iskandar Maddanatja serta uang sebesar Rp29,252 miliar dari beberapa penyedia barang lain dalam pengadaan bansos sembako Covid-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kemensos tahun 2020,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Ikhsan Fernandi seperti dilansir Antara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.

Pengadaan bansos sembako tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional di beberapa wilayah, yaitu di DKI Jakarta, Kabupaten Bogor (7 kecamatan), Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Bekasi.

Pada 20 April 2020, Matheus ditunjuk menjadi PPK Bansos Sembako dan pada 14 Mei 2020 Juliari mengangkat Adi Wahyono menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Direktorat PSKBS.

“Juliari P Batubara memerintahkan Adi Wahyono mengumpulkan ‘fee’ sebesar Rp10 ribu per paket dari penyedia guna kepentingan terdakwa dan agar Adi berkoordinasi dengan tim teknis Mensos, Kukuh Ary Wibowo dalam pelaksanaan pengadaan bansos,” kata jaksa.

Adi lalu menyampaikan perintah tersebut kepada Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin, dan Matheus Joko.

Matheus Joko kemudian menerima kertas catatan jumlah kuota paket sembako serta nama perusahaan calon penyedia dari Kukuh Ary Wibowo, kemudian catatan itu dilaporkan Matheus kepada Adi Wahyono, dan Adi memerintahkan Matheus untuk merekap dan memasukkan catatan tersebut ke dalam draf usulan penyedia. Draf usulan lalu diberikan ke Pepen Nazarudin untuk diperiksa dan diminta persetujuan Juliari.

“Pada Juli 2020 Matheus dan Adi menemui Juliari di ruang kerjanya untuk melaporkan penerimaan ‘fee’ seperti perintah Juliari. Atas laporan tersebut, Juliari meminta Adi dan Matheus untuk memaksimalkan pengumpulan uang fee dari penyedia bansos sembako untuk tahap selanjutnya,” kata jaksa lagi.

Selanjutnya pada 16 Oktober 2020, Adi Wahyono juga ditunjuk sebagai PPK Bansos Sembako, menggantikan Matheus.

Sebagai tindak lanjut perintah Juliari, Matheus dan Adi mengumpulkan “fee” dari beberapa penyedia barang, yaitu:

Pertama, dari Harry Van Sidabukke terkait penunjukan PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude (MHS) untuk pengadaan bansos tahap 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 yang seluruhnya mencapai 1.519.256 paket dengan nilai total fee sebesar Rp1,28 miliar.

Pada September 2020, Matheus dan Adi juga menerima masing-masing sebesar Rp50 juta dari Harry sebagai uang “fee” operasional.

Kedua, dari Ardian Iskandar Maddnatja terkait penunjukan PT Tigapilar Agro Utama sebesar Rp1,95 miliar untuk pengadaan bansos tahap 9, 10 dan 12 sejumlah total 95 ribu paket dengan nilai total “fee” senilai Rp1,95 miliar.

Ketiga, pemberian fee seluruhnya sejumlah Rp29,252 miliar dari beberapa penyedia barang periode Mei-Desember 2020.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button