Nasional

Indeks Korupsi Turun, KPK: Publik Harus Dilibatkan

INDOPOSCO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penguatan peran organisasi masyarakat sipil atau Civil Society Organization (CSO) dalam gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ke depannya, CSO dan seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam merumuskan rencana kerja agenda pemberantasan korupsi.

Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Lili Pintauli Siregar dalam acara daring, Rabu (24/3/2021).

Sejak awal berdiri, menurut Lili, KPK melaksanakan tugas dan kewenangannya. Publik selalu intens menjadi intrumen kontrol terhadap kerja-kerja KPK.

“Oleh karenanya, saya mendorong teman-teman CSO untuk bisa lebih terlibat dan bekerja sama secara masif dan intensif dalam merumuskan rencana kerja agenda pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujarnya.

Sampai saat ini, korupsi masih menjadi masalah kronis yang dapat mengancam pertumbuhan ekonomi, menghambat pembangunan manusia, dan merusak demokrasi. Berkaca pada turunnya Corruption Perception Index (CPI) Indonesia yang melorot 3 angka dari skor 40 ke 37 dan menjadikan Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara.

“Hal tersebut makin memperkuat tuntutan akan perbaikan tata pemerintahan yang bersih serta peran organisasi masyarakat sipil dalam proses pembangunan,” terangnya.

Lili mengungkapkan, KPK menyadari sepenuhnya bahwa tugas pemberantasan korupsi, baik pada konteks penindakan, pencegahan, maupun pendidikan antikorupsi tidak dapat dilakukan sendirian. Oleh karena itu, KPK terus melakukan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk seluruh elemen masyarakat.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button