Headline

Incar BUMN, KPK Butuh Pengaduan Masyatakat

INDOPOSCO.ID – KPK mengatakan ingin menampung sebanyak mungkin pengaduan masyarakat terkait dugaan adanya praktik korupsi di BUMN.

“Berdasarkan pengalaman KPK sebagian besar kasus korupsi terungkap karena laporan masyarakat, bisa dari karyawan atau pihak ketiga yang menjalin kerja sama dengan kementerian atau lembaga atau BUMN, laporan ini yang mau kami tampung semua,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata seperti dilansir Antara dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Alexander menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri acara penandatanganan “Perjanjian Kerja Sama Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” antara KPK dan 27 BUMN yang juga dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua KPK Firli Bahurli, komisioner KPK Nurul Ghufron, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo serta para direksi BUMN.

“Laporan dapat berasal dari internal maupun eksternal BUMN karena kalau orang sudah berani memberikan informasi soal kecurangan, umumnya mereka sendiri mengalami dan mengetahui ‘fraud’ yang tersembunyi tersebut,” tambah Alexander.

Alexander mencontohkan dalam pengadaAn barang dan jasa bisa saja lelang dilakukan sesuai dengan aturan maupun kontrak tidak ada kejanggalan namun orang-orang yang terlibat di dalamnya tahu ada yang tidak benar.

“Kami harap orang-orang yang masih punya integritas, suara hati yang jernih mau menyampaikan. Kami yakin sebagian besar pegawai BUMN itu baik tapi karena tidak nyaman untuk menyampaikan laporan mungkin khawatir terhadap karir atau dituduh melakukan pencemaran nama baik malah tidak mau lapor jadi kami menciptakan lingkungan di BUMN agar setiap pegawai berani melaporkan,” jelas Alexander.

Terdapat 27 BUMN yang menandatangani kerja sama WBS system dengan KPK.

“Ke-27 BUMN ini adalah BUMN-BUMN besar yang punya aset besar juga, seluruh bank negara, seluruh perusahaan karya, termasuk Pertamina, Semen Indonesia itu adalah BUMN-BUMN besar dan prinsipnya kerja sama WBS ini ingin menciptakan lingkungan BUMN agar setiap pegawai punya keberanian untuk melaporkan ketika mereka melihat atau mengalami terjadinya dugaan korupsi,” ungkap Alexander.

Sistem WBS itu menurut Alex diimbangkan dengan perlindungan terhadap diri pelapor.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button