Soroti Penyewaan Mobil dan Penginapan yang Mahal untuk HUT RI di IKN, Legislator Minta Pemerintah Transparan
INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyoroti pengeluaran anggaran negara yang cukup tinggi untuk membiayai kebutuhan operasional saat upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Pemerintah diminta memberi penjelasan, apalagi muncul informasi ada banyak kendaraan yang disewa untuk menunjang pelaksanaan momen 17 Agustusan di IKN.
“Bukankah ini pemborosan anggaran? Padahal, masih banyak rakyat yang dihantui kondisi ekonomi yang berat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari saja sangat susah,” kata Guspardi Gaus dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (8/8/2024).
Guspardi menegaskan Pemerintah seharusnya mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia saat mengambil keputusan. Hal itu agar jangan sampai kebijakan yang diambil Pemerintah mengesampingkan kepentingan masyarakat hanya untuk memenuhi ego penguasa semata.
“Jangan sampai masyarakat menilai Pemerintah terkesan tidak peka dengan keadaan ekonomi masyarakat yang sedang sulit, karena dikabarkan Pemerintah telah menyewa sekitar 1.000 mobil dan ratusan kamar hotel mewah untuk tamu dalam perayaan HUT ke-79 RI di IKN,” jelas Politisi Fraksi PAN ini.
Diinformasikan, Pemerintah disebut akan menyewa mobil Alphard seharga Rp 25 juta per unit untuk mobilisasi para tamu undangan dari dan ke IKN utamanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Kabar yang disampaikan pihak rental, Pemerintah menyewa hingga 1.000 unit mobil Alphard, meski ada juga informasi yang menyebut Pemerintah menyewa 100 mobil Alphard untuk tamu negara dan tamu VVIP.
Meskipun demikian, Pemerintah telah membantah menyewa banyak monil Alphard serta mengaku hanya menyiapkan transportasi massal berupa bus sebanyak 200 unit untuk tamu undangan, dan mobil khusus untuk rangkaian kendaraan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Guspardi menilai, Pemerintah seharusnya bisa lebih bijaksana mempertimbangkan cost yang membengkak untuk penyelenggaraan peringatan HUT RI di IKN. Mengingat fasilitas di IKN belum lengkap sehingga ada banyak kebutuhan tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaannya.
