Pengamat: Kenaikan Harga BBM Non Subsidi Picu Inflasi
INDOPOSCO.ID – Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda Aji Sofyan Effendi menanggapi kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi yang ditetapkan per 1 Februari akan rentan terhadap lajunya tingkat inflasi, dalam artian tentu akan berpengaruh terhadap kenaikan harga barang di pasar publik.
“Terkait kenaikan harga BBM non subsidi, saya melihat sedikit banyak akan berpengaruh terhadap naiknya ongkos komponen angkutan atau transportasi barang dagangan, meskipun yang naik itu adalah BBM non subsidi, karena sulit ditakar kendaraan ekspedisi mana yang tidak menggunakan,” papar Aji Sofyan di Samarinda, Kamis (2/2).
Menurut dia, momentum kenaikan harga BBM non subsidi dinilai tidak tepat di saat pemerintah berupaya keras menekan laju angka inflasi, sebab lembaga eksekutif di tingkat daerah tengah berusaha melakukan pengendalian inflasi menjelang puasa dan lebaran.
Lanjutnya, kebijakan yang diambil tersebut tentu anomali terhadap penekanan laju inflasi, sebab tanpa naiknya harga produk BBM saja, inflasi bisa terjadi, apalagi ada kenaikan, tentunya isu ini rentan dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis terutama yang bergerak di bidang distributor untuk menaikkan harga barang, di antaranya sembilan bahan pokok (sembako).
“Di dalam proses produksi barang, distribusi, sampai barang tersebut berada di pasar-pasar publik, komponen angkutan barang memakan 25 persen sampai 30 persen pembiayaan yang berasal dari transportasi, sehingga inilah salah satu formula yang digunakan dalam menentukan harga pokok penjualan,” jelas Aji Sofyan.
Ia menerangkan, klasifikasi kendaraan besar yang menggunakan atau yang tidak menggunakan BBM non subsidi sulit ditakar, karena truk yang berasal dari korporasi besar tentu menggunakan BBM non subsidi dengan alasan efisiensi, karena jika membeli BBM subsidi antri sampai harian.
Tambahnya, para distributor pandai membaca situasi, kenaikan barang itu adalah momentum, sebagai mana momen dalam menghadapi bulan puasa atau lebaran, apa lagi jika itu terkait dengan komponen penentuan harga pokok produksi dan penjualan, akibatnya kenaikan barang sulit dikendalikan.
