Headline

RUU Perlindungan Data Pribadi Harus Sangat “Powerful”

Ia menilai draf RUU PDP lebih banyak membicarakan bagaimana objek hukum harus memperlakukan data pribadi, misalnya tidak boleh menjual, mencuri, dan seterusnya.

“Itu sudah baik. Namun, ada hal lain yang krusial seperti standar keamanan macam apa yang harus ditentukan,” kata Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC ini.

Diakuinya memang ada pasal pedoman perilaku pengendali data pribadi oleh asosiasi, yaitu Pasal 55. Namun, ini tidak bicara tentang standar teknologi apa yang harus dipakai, sumber daya manusia (SDM) seperti apa yang harus ada.

Berita Terkait

Diungkapkan pula ada ketakutan bila standar teknologi seperti apa yang harus diimplementasikan harus juga diatur lewat undang-undang dan turunannya, bahkan akan banyak yang tidak sanggup di Tanah Air.

“Hal itu bisa dibuat limitasi, misalnya lembaga negara dan perusahaan dengan valuasi nilai tertentu,” kata Pratama yang pernah sebagai pejabat Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang kini menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (mg3)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button