Suap Pengesahan Proyek di Bakamla, KPK Sita Uang Rp100 Miliar
INDOPOSCO.ID – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp100 miliar dari tersangka korporasi PT. Merial Esa (ME). Uang tersebut merupakan bukti kasus dugaan suap proses pembahasan dan pengesahan anggaran proyek pada Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.
“Tim penyidik dalam proses penyidikan ini, telah menyita uang sekitar Rp100 miliar yang berada di beberapa rekening bank yang diduga terkait dengan perkara. Diharapkan uang yang disita tersebut bisa dijadikan sebagai bagian dari asset recovery dari tindak pidana dimaksud,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (3/1/2022).
Dia menjelaskan, berkas perkara tersangka Korporasi PT. ME (Merial Esa) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian/lembaga (K/L) dalam APBN-P tahun anggaran 2016 untuk Bakamla RI, dinyatakan lengkap.
Baca Juga: KPK Konsisten Sumbang Negara Melalui Asset Recovery
“Setelah dilakukan proses penyidikan dengan tersangka korporasi PT. ME (Merial Esa) oleh tim penyidik maka selanjutnya Kamis (30/12/2021) kemarin, tim jaksa menerima tahap II (pelimpahan tersangka beserta barang bukti) dari tim penyidik karena kelengkapan isi berkas perkara telah terpenuhi,” kata Ali.
Ali mengatakan pelaksanaan tahap II dengan tersangka PT. ME diwakilkan oleh Direktur Utama bersama perwakilan dari staf pemasaran.
“Tim jaksa dalam waktu 14 hari kerja akan melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Persidangan akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat,” ujar Ali.
Untuk diketahui PT. Merial Esa secara bersama-sama diduga turut memberikan dan janji kepada penyelenggara negara terkait dengan proses pembahasan dan pengesahan anggaran dalam APBN-P tahun 2016 untuk Bakamla RI.
Dalam perkara tersebut, Komisaris PT. Merial Esa, Erwin Sya’af Arief telah dijerat oleh lembaga antirasuah tersebut.
Erwin melakukan komunikasi dan pertemuan, sementara eks Anggota Komisi I DPR RI, Fayakhun Andriadi mengupayakan agar proyek satelit monitoring, Bakamla.
Erwin ketika itu akan memberikan fee tambahan untuk Fayakhun agar dapat meloloskan proyek permintaannya tersebut.
Untuk realisasi tersebut Direktur PT. Merial Esa (ME), Fahmi Darmawansyah, memberikan uang kepada Fayakhun sebesar USD 911.480 atau setara dengan Rp12 miliar. Uang tersebut diberikan secara bertahap kepada Fayakhun melalui rekening bank di China dan Singapura.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, PT. Merial Esa (ME) disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP. (dam)
