Headline

Hakim Indonesia Kurang Paham Aturan Mengadili Perkara Perempuan

Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Chadidjah Salampessy menerangkan kajian itu penting karena tujuannya untuk mengetahui efektivitas serta optimalisasi penerapan Perma No.3/2017, terutama di 5 provinsi yang jadi lokasi penelitian.

Ia menyampaikan Komnas Perempuan berharap hasil penelitian, yang telah diterbitkan dalam 5 buku dan satu kertas kebijakan, dapat menjadi temuan awal untuk kajian-kajian lebih mendalam ke depannya, serta jadi penganjur bagi para hakim untuk memaksimalkan penggunaan Perma No.3/2017.

Menurut dia, Perma No.3/2017 penting jadi pedoman bagi para hakim demi memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia.

“Terbitnya Perma jadi titik terang bagi(perempuan) korban di tengah stagnannya pembaruan hukum acara pidana,” kata Olivia.

Ia menambahkan Perma No.3/2017 juga mempermudah perempuan, terutama mereka yang menjadi korban untuk mengakses keadilan.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan mendorong Mahkamah Agung untuk melakukan sosialisasi Perma No.3/2017 dan menerapkan pengawasan pelaksanaan aturan itu secara bersusun.

Komnas Perempuan juga mendorong MA memasukkan Perma No.3/2017 ke dalam materi pendidikan calon hakim dan menyediakan buku pedoman mengadili perkara yang melibatkan perempuan berhadapan hukum(PBH). (mg4)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button