Headline

KPK Catat Baru 18,46 Persen BUMD Sampaikan LHKPN

INDOPOSCO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat baru 18,46 persen badan usaha milik daerah (BUMD) yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri RI tahun 2020, terdapat total 1.094 BUMD. Dari data tersebut, KPK mencatat 202 atau sekitar 18,46 persen BUMD yang telah terdaftar LHKPN,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (8/11/2021), seperti dikutip Antara.

Dari 202 BUMD yang terdaftar, ujar Ipi, sebanyak 87 BUMD telah membentuk Unit Pengelola LHKPN (UPL) mandiri. Sedangkan sisanya bergabung bersama UPL pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

KPK pun mengimbau kepada pejabat BUMD untuk menyampaikan LHKPN.

Ipi mengatakan sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jajaran direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah (BUMN/ D) merupakan pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara dan rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan data penanganan perkara yang ditangani KPK pada periode 2004 hingga Maret 2021 tercatat 93 dari 1.145 tersangka atau 8,12 persen merupakan jajaran pejabat BUMD.

“Data tersebut menempatkan BUMD sebagai instansi peringkat keempat setelah pemerintah kabupaten/kota, kementerian/ lembaga, dan pemerintah provinsi,” ujar Ipi.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button