Headline

Usul Kementerian BUMN Dibubarkan, Politisi Golkar Ungkap Dampak Positifnya

INDOPOSCO.ID – Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Maman Abdurrahman membeberkan, alasan terkait usulannya terhadap Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibubarkan. Mengganti menjadi badan atau super holding di bawah kementerian teknis.

“Gua mengusulin, ada cara lebih tepat Kementerian BUMN-nya diganti menjadi badan atau super holding. Jadi bukan BUMN-nya kita buang, tetap ada tapi kita ubah,” kata Maman dalam podcast Ngobrol Ala Indoposco melalui kanal Youtube Indoposco, Jumat (22/10/2021).

Supaya posisi kementerian BUMN tersebut tidak sejajar dengan kementerian teknis. Jika tak dilakukan, hal tersebut bakal menjadi akar permasalahan yang menyulitkan perusahaan pelat merah sulit maju.

Ia menilai Kementerian BUMN menyebabkan hilangnya kultur profesionalisme lantaran sifatnya, yang politis serta memicu dualisme kepemimpinan dengan kementerian teknis.

“Itu yang jadi masalah kita adalah corporate culture kita. Solusinya Kementerian BUMN-nya kita turunkan levelnya menjadi badan atau super holding. Supaya para pejabat ini tidak ‘mendua’ ada dualisme,” nilai Maman.

Badan atau super holding itu mestinya hanya memiliki tugas dan fungsi koordinasi, konsolidasi, dan sinergitas antara perusahaan BUMN saja. Untuk fungsi kontrol, penentuan sumber daya manusia, supervisi, pelaporan, dan lainnya dikembalikan kepada kementerian teknis masing-masing.

Sehingga program kementerian teknis dan perusahaan BUMN bisa selaras dan memiliki sistem kontrol yang mudah. Ia pun mencontohkan, sektor energi yang paling memahami prioritasnya ialah kementerian teknis.

“Penyelarasan antara program operasi, teknis yang ada di kementerian teknis dengan aspek sumber daya manusianya selaras,” jelas politisi asal Pontianak itu.

“Yang paham kondisi sektor ESDM dan Perindustrian itu kementerian teknis. Sektor kesehatan ada juga. Semua yang paham menteri teknis,” tambah Maman.

Ia berpendapat, tanggung jawab perusahaan BUMN mestinya langsung kepada kementerian teknis. Dengan demikian ego sektoral antar kementerian diyakini bisa ditekan.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button