Skandal Pandora Papers, Begini Sikap PPATK

INDOPOSCO.ID – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bakal menganalisis, laporan skandal Pandora Papers yang bikin geger dunia. Lembaga tersebut juga siap memeriksa sejumlah nama dalam dokumen itu.

Pandora Papers merupakan bocoran dokumen finansial dari kepemilikan perusahaan cangkang yang disimpan di negara suaka pajak. Diketahui ada 330 politisi dan 130 orang kaya dari berbagai negara termuat dalam dokumen itu.

Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya bakal mencermati terlebih dahulu laporan tersebut, untuk disandingkan dengan database yang dimilikinya.

“Tentu seperti kasus-kasus sebelumnya, PPATK akan melakukan analisis dan pemeriksaan untuk mencermati nama-nama, yang muncul dalam dokumen-dokumen tersebut,” kata Dian saat dikonfirmasi melalui gawai, Jakarta, Rabu (6/10/2021).

PPATK sudah memiliki kerangka kerja sama tukar-menukar informasi melalui MoU dan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum.

“Kerja sama dengan aparat penegak hukum, dan kerja sama dengan lembaga intelejen keuangan dilebih 160 negara,” imbuh Dian.

Pihaknya bakal menyampaikan hasil analisisnya kepada pihak terkait, bila berdasarkan penyandingan tersebut ditemukan indikasi kuat bahwa orang-orang tersebut melanggar hukum.

Bahkan profil keuangannya tidak sesuai misalnya dengan kewajiban perpajakannya. “Maka PPATK akan menyampaikan informasi atau hasil analisis atau pemeriksaan kepada instansi yang berwenang,” ujar Dian.

“PPATK harus menyikapi kasus-kasus seperti ini dengan hati-hati dan melakukannya dengan profesionalisme yang tinggi,” tambahnya.

Di dalam Pandora Papers mencakup 6,4 juta dokumen, sekitar tiga juta gambar, lebih dari satu juta email, dan hampir setengah juta spreadsheet.

Berdasarkan laporan BBC dan The Guardian, mengungkap bahwa Pandora Papers mengungkap aset tersembunyi yang dimiliki oleh lebih dari 300 pejabat publik lainnya seperti menteri, hakim, wali kota dan jenderal militer di lebih dari 90 negara. (dan)

Exit mobile version