Headline

KPK Tetapkan Bupati dan Kepala BPBD Kolaka Timur sebagai Tersangka

INDOPOSCO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Andi Merya Nur (AMN), Bupati Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2021-2026 dan Anzarullah (AZR), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka Timur, sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), Selasa (21/9/2021).

Tim KPK juga menyita barang bukti berupa uang senilai Rp225 juta yang bersumber dari proyek yang dibiayai dari dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kedua tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri, dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, di Jakarta, Rabu (22/9/2021) malam menjelaskan dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK telah mengamankan 6 orang pada hari Selasa (21/9/2021) sekitar jam 8 malam di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Keenam orang yang diamankan tersebut yakni Andi Merya Nur (AMN), Bupati Kolaka Timur periode 2021-2026; Anzarullah (AZR), Kepala BPBD Kolaka Timur; Mujeri Dachri (MD), suami AMN; Andi Yustika (AY) ajudan bupati; Novriandi (NR), ajudan bupati; dan Muawiyah (MW) ajudan bupati.

Nurul Ghufron menjelaskan kronologi OTT tersebut berawal dari tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diduga telah disiapkan dan diberikan oleh AZR.

Tim KPK selanjutnya bergerak dan mengikuti AZR yang telah menyiapkan uang sejumlah Rp225 juta. Dalam komunikasi percakapan yang dipantau oleh tim KPK, AZR menghubungi ajudan AMN untuk meminta waktu bertemu dengan AMN di rumah dinas jabatan bupati.

“AZR kemudian bertemu langsung dengan AMN di rumah dinas jabatan bupati dengan membawa uang Rp225 juta untuk diserahkan langsung kepada AMN. Namun oleh karena di tempat tersebut sedang ada pertemuan kedinasan sehingga AMN menyampaikan agar uang dimaksud diserahkan oleh AZR melalui ajudan yang ada di rumah kediaman pribadi AMN di Kendari,” ujar Ghufron.

Saat meninggalkan rumah jabatan bupati, kata Gufron, tim KPK langsung mengamankan AZR, AMN dan pihak terkait lainnya serta uang sejumlah Rp225 juta.

“Semua pihak yang diamankan, kemudian dibawa ke Polda Sulawesi Tenggara untuk dilakukan permintaan keterangan dan selanjutnya dibawa ke Gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan,” ujarnya.

Lebih jauh, Ghufron menjelaskan terkait konstruksi perkara. Ia mengatakan bahwa pada pada Maret sampai dengan Agustus 2021, AMN dan AZR menyusun proposal dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) serta Dana Siap Pakai (DSP).

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button