Headline

Revisi UU ITE Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Selain itu, perubahan juga berarti untuk dilakukan guna menambah ketentuan pidana bagi tiap orang yang menyebarluaskan informasi atau pemberitaan bohong atau palsu yang menimbulkan keonaran di masyarakat, khususnya yang dilakukan lewat sarana elektronik.

Usulan perbaikan UU ITE berdasarkan pada pertimbangan prioritas nasional dan kesiapan teknis dengan senantiasa memikirkan urgensi dan beban pembahasan.

Selain perubahan terhadap UU ITE, Menkumham juga mendorong empat RUU lainnya untuk dapat dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021, yaitu RUU tentang Perampasan Aset, RUU KUHP yang berstatus carry over, RUU tentang Pemasyarakatan yang berstatus carry over, dan tentang perubahan UU BPK.

“(Berdasarkan, red.) hasil kesepakatan kami dengan pimpinan, kami minta RUU BPK untuk diusulkan oleh DPR RI,” tutur Yasonna.

Oleh sebab itu, di akhir Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Menkumham dan DPD RI, telah disetujui empat RUU untuk masuk ke Prolegnas Prioritas 2021, yakni RUU KUHP yang berstatus sebagai carry over, RUU Pemasyarakatan yang berstatus carry over, revisi UU ITE, dan revisi UU BPK. Baleg DPR RI juga telah menyepakati bahwa revisi UU BPK akan diusulkan oleh DPR RI. (mg4/wib)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button