Headline

OTT Bupati Probolinggo Kegagalan Parpol

“Semua jabatan publik harus didapatkan dari asesmen yang jelas dan semua orang bisa melihat kontestasi tersebut,” terangnya.

Ia menuturkan, saat ini bupati dianggap sebagai penguasa di daerah. Semua perintah dan kebijakan harus diikuti. “Jabatan-jabatan tertentu bupati/ walikota tidak bisa mengintervensi dan ini haus dievaluasi,” ujarnya.

“Bupati itu jabatan publik dan waktunya terbatas. Dan kalau bupati punya kewenangan memecat atau melakukan rotasi jabatan itu sangat berbahaya. Karena sangat rentan disalahgunakan,” imbuhnya.

Sebelumnya KPK melakukan OTT terhadap Bupati Probolinggo atas dugaan jual beli jabatan. (nas)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button