Headline

Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Harus Dipagari PPHN

“Aku amat berambisi hasrat MPR RI melaksanakan amendemen terbatas ini tidak dicurigai memiliki corak apa juga,” ucapnya.

Terlebih, bila terdapat yang berprasangka mau mengganti konstitusi supaya kepala negara dapat berprofesi 3 rentang waktu. Kepala negara bisa bertukar, tetapi konsep pembangunan nasional waktu jauh wajib lalu berkelanjutan serta dipagari oleh konstitusi.

Jangkar pembangunan Indonesia modern telah sepatutnya dikembalikan pada angan- angan terhormat penggagas bangsa yang menginginkan pembangunan nasional didasarkan pada pola Pembangunan Nasional Sarwa serta Berencana( PNSB).

“Bung Karno di masa sistem dasar dahulu sempat melakukan PNSB serta GBHN. Setelah itu pada masa sistem terkini, Pak Harto melanjutkannya dengan terminologi GBHN,” ucap ia.

Tetapi, sehabis pembaruan, MPR melucuti sendiri kewenangannya buat membuat serta memutuskan rancangan pembangunan waktu jauh nasional. Oleh karena itu, beliau beranggapan telah waktunya kembali pada PPHN.

Bila Indonesia mempunyai PPHN, semua orang lewat wakil-wakilnya di Senayan hendak lapang membenarkan kepala negara tersaring melakukan denah jalur serta cap biru pembangunan nasional lewat PPHN.

Lewat PPHN seperti itu kepala negara tersaring menjabarkan program pembangunan 5 tahun dalam Rencana Pembanguna Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang sudah disusun serta dipaparkan langsung semenjak pembuatan visi tujuan dan program calon kepala negara yang turut kontestasi Pemilu Kepala negara.

“Dengan begitu pembangunan nasional tidak hendak jalur di tempat dampak ubah kepala negara ubah program serta kebijaksanaan,” ucapnya. (arm)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button