Headline

Keliru, Menyalahkan Lapas dalam Kasus Remisi Koruptor

Justru malah aneh jika lapas menghalang-halangi seorang narapidana mendapatkan remisi karena semua sudah diatur dalam undang-undang. “Kalau pihak lapas menghalang-halangi orang dapat remisi, justru mereka melanggar undang-undang,” katanya.

Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 menjadi dasar pemberian remisi umum tahun ini bagi narapidana tindak pidana korupsi.

Ketentuan ini diperkuat Pasal 14 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan narapidana berhak mendapatkan remisi. (gin)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button