Headline

Kasus Montara Mangkrak 12 Tahun, Australia-PTTEP Terkesan Lepas Tangan

Ia menjelaskan bahwa sejak 2012 Bupati Rote Ndao dan seluruh Bapat di daratan Timor serta Gubernur Nusa Tenggara Timur memberikan kuasa kepada Yayasan Peduli Timor Barat untuk mengurus kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor.

Hingga tahun 2014 ketika Yayasan Peduli Timor Barat ditunjuk oleh Persiden RI melalui Menteri Perhubungan selaku Ketua Timnas Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut untuk mengurus seluruh kerugian sosial ekonomi masyarakat yang terdampak.

Singkatnya pada 2016 Yayasan Peduli Timor Barat mendorong masyarakat petani rumput laut untuk mengajukan Gugatan Class Action di Pengadilan Federal Austaralia di Kota Sydney vs PTTEP.

Sejak 2017 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membentuk the Montara Task Force dan menunjuk 5 orang yakni,Purbaya Yudhi Sadewa,Prof Hasjim Djalal,Admiral Fred S.Lonan,Cahyo Muzhar dan Ferdi Tanoni serta seorang sekretaris eksekutif Dedy Miharja untuk mengurus dan menyelesaikan kasus tumpahan Minyak Montara di Laut Timor.

“Pada Maret 2021 Hakim Pengadilan Federal Australia di Sydney memberikan putusan dan memenangkan petani rumput laut NTT yang dipimpin Danisel Sanda,” tambah dilansir Antara.

Namun karena pengacara yang ditunjuk di Sydney hanya mau memperkarakan dua Kabupaten saja yakni Kabupaten Kupang dan Rote,maka pada akhir tahun 2019,YPTB menunjuk seorang pengacara di Inggris yakni Monica Feria-Tinta untuk mengadukan Pemerintah Australia dalam kasus ini ke Perserikatan Bangsa Bangsa agar Pemerintah Australia mmbayar ganti rugi sebesar USDA 15 miliar kepada rakyat NTT.

Pada Maret 2021 itu pula Komisi Hak Asasi manusia dan lima komisi lain nya mengirim surat kepada Pemerintah Australia-Indonesia-Thailand dan PTTEP Bangkok untuk memberikan penjelasan nya. Pada Mei 2021 mereka semua telah memberikan jawabannya ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). (aro)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button