Headline

Sanksi Penyeleweng Bansos Diatur Permensos Baru

Luhut menjelaskan hingga saat ini aturan mengenai pendamping PKH menggunakan Permensos No 1 Tahun 2018 mengenai Program Keluarga Harapan. Sedangkan untuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menggunakan Permensos No 20 Tahun 2019.

Akan tetapi pihaknya juga mengacu pada aturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). “Seluruh ketentuan bisa ada celahnya yang penting bagaimana kita semua sebagai bagian dari civil society untuk sama- sama bisa membantu mengawasi. Bukan untuk siapa- siapa, tetapi untuk penerima,” ucap Luhut.

Ia juga mendorong media ataupun masyarakat untuk terus memantau pelaksanaan bantuan sosial di sekitarnya. “Sampaikan saja kami kami Buka hotlinenya. Whistleblower sekarang sudah terintegrasi dengan KPK Jadi silakan kalau ada apa-apa kita buka semua, tidak ada yang kita tutupi,” tuturnya. (mg2/wib)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button