Headline

Kebijakan Wajib Vaksin Menunjukkan Pemerintah Gagal Paham Hukum

INDOPOSCO.ID – Pemerintah yang mewajibkan warga negara untuk melakukan vaksin adalah tindakan yang melanggar hak warga negara, sesuai Pasal 5 UU Kesehatan. Pernyataan tersebut diungkapkan Pengamat Hukum Ismail Rumadan melalui gawai, Selasa (10/8/2021).

Apalagi, menurut dia, jika surat keterangan vaksin tersebut digunakan sebagai persyaratan dalam berbagai aktivitas publik. “Ini artinya apa? Pemerintah gagal paham aturan hukum,” tegasnya.

Dia mengatakan, program vaksinasi untuk menekan angka penularan Covid-19 dan membentuk herd imunity. Namun dengan kebijakan wajib sertifikat vaksinasi adalah tidak tepat.

“Pemerintah telah gagal memberikan pemahaman yang baik kepada rakyat terkait pentingnya vaksin untuk mencegah risiko tertularnya Covid-19,” katanya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button