Headline

Komisi VIII Pertanyakan Mekanisme Penyaluran Bansos Kemensos

“Ini kasus lama, Kemensos harus melakukan koordinasi Komisi VIII DPR RI,” imbuhnya.

Ia menambahkan, kinerja Mensos yang sendiri bisa menimbulkan masalah baru. Apalagi beberapa kali dia menemukan beberapa kasus terkait bansos tanpa koordinasi dengan Komisi VIII DPR RI.

“Ibu Risma sering menemukan kasus ini dan menemukan kasus itu, tapi tanpa koordinasi dengan Komisi VIII DPR. Dan menurut saya ini berbahaya, karena bisa menimbulkan masalah baru,” terangnya.

Ia mengungkapkan, untuk upaya percepatan penyaluran bansos, peran anggota DPR sangat dibutuhkan. Karena, bisa membawa aspirasi dari kontituen atau masyarakat di masing-masing daerah pemilihan (Dapil).

“Kami sangat mendukung, apabila penyaluran bansos bisa melibatkan Komisi VIII DPR RI. Karena kami langsung bersentuhan dengan masyarakat, jadi tahu masyarakat mana yang sangat membutuhkan atau tidak,” ujarnya.

“Tapi sampai saat ini Mensos tidak pernah melibatkan kami. Pada perubahan data penerima bansos saja kami tidak pernah dilibatkan. Masukan data dari Komisi VIII DPR RI seharusnya jadi pertimbangan pada perbaikan data penerima bansos di Kemensos,” imbuhnya. (nas)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button