Headline

Libatkan Lima Lembaga, Pegawai KPK: Ini Bentuk Kesewenang-wenangan

INDOPOSCO.ID – Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hotman Tambunan mempertanyakan sikap Ketua KPK Komisaris Jendeal (Komjen) Polisi Firli Bahuri yang menarik-narik lembaga lain untuk memberhentikan pegawai.

Sikap tersebut, menurutnya, terlihat dalam Berita Acara tanggal 25 Mei 2021 yang beredar. Di dalamnya ada empat pimpinan lembaga: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang ikut menandatanganinya.

Ia mengatakan, dalam berita acara tersebut terdapat keputusan pemberhentian 51 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat setelah Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

“Sangat mengherankan, untuk memberhentikan pegawai saja, Ketua KPK merasa perlu mendapat dukungan dari berbagai lembaga, padahal lembaga-lembaga tersebut tidak berwenang memberhentikan pegawai KPK,” ujar Hotman Tambunan dalam keterangan, Senin (21/6/2021).

Tak hanya lembaga lain, masih ujar Hotman, Ketua KPK juga menyeret Dewan Pengawas dalam keputusan pemberhentian pegawai. Namun para pegawai telah mengirimkan surat klarifikasi kepada Dewan Pengawas.

Dan, menurutnya, Dewan Pengawas menyatakan tidak ikut serta dalam menyetujui Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 karena hal tersebut merupakan kewenangan Pimpinan bukan tugas Dewas sebagaimana Pasal 37B ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button