Headline

MPR Minta Pemerintah Batalkan Rencana Pajak Sembako

INDOPOSCO.ID – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah khususnya Kementerian Keuangan membatalkan rencana mengenakan pajak PPN terhadap sektor sembako dan pendidikan, yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dia menilai rencana kebijakan tersebut bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Karena sektor sembako-pendidikan juga sangat berkaitan dengan naik turunnya inflasi.

“Pengenaan pajak PPN, otomatis akan membuat harga sembako maupun pendidikan naik tajam. Pada akhirnya akan menaikkan inflasi Indonesia,” kata Bambang Soesatyo seperti dikutip Antara, Minggu (13/6/2021).

Dia mencontohkan, rata-rata per tahunnya, dari kondisi harga beras saja bisa menyumbang inflasi mencapai 0,13 persen sehingga tidak bisa dibayangkan bagaimana jadinya apabila sembako, terutama beras dikenakan PPN.

Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet ini, saat kualitas pendidikan di berbagai institusi pendidikan negeri masih rendah, sehingga pemerintah seharusnya berterima kasih kepada NU, Muhammadiyah, dan berbagai organisasi masyarakat lain yang telah membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyiapkan institusi pendidikan berkualitas bagi masyarakat. Karena itu dia menilai pengenaan PPN terhadap pendidikan, sama saja mengabaikan peran NU, Muhammadiyah, dan berbagai organisasi masyarakat yang memiliki “concern” terhadap pendidikan.

“Dalam membuat kebijakan, Kementerian Keuangan seharusnya tidak hanya pandai dalam mengolah angka. Namun juga harus pandai mengolah rasa. Harus ada kepekaan terhadap kondisi rakyat,” ujarnya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button