Headline

Perlu Amandemen UUD Jika Ingin Buka Peluang Capres Independen

Dengan demikian, jalur perseorangan atau nonpartai politik bisa ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi pilpres.

La Nyalla mengatakan bahwa hanya partai politik yang bisa mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden sejak amendemen UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, tertutup saluran bagi putra/putri terbaik di luar kader partai atau mereka yang tidak bersedia menjadi kader partai. Padahal, UUD NRI Tahun 1945 telah menyebutkan bahwa setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

“Ini ambiguitas dan paradoksal,” katanya ketika tampil sebagai pembicara utama dalam focus group discussion (FGD) bertema “Amendemen Ke-5 Calon Presiden Perseorangan dan Presidential Threshold” di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

Dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Disebutkan pula dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam Pasal 28D Ayat (3) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

“Lalu mengapa untuk menjadi kepala pemerintahan, dalam hal ini untuk menjadi calon presiden, harus anggota atau kader partai politik saja?” katanya.

“Itu pun tidak semua partai bisa mengusung kadernya karena adanya presidential threshold,” lanjut La Nyalla. (arm)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button