Program Kejujuran dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Runtuh oleh TWK
INDOPOSCO.ID – Dampak non job 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpengaruh pada kinerja internal dalam pemberantasan korupsi.
Pernyataan tersebut diungkapkan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, KPK Giri Suprapdiono melalui gawai, Rabu (26/5/2021).
Padahal, menurutnya, sejumlah kasus-kasus yang ditangani oleh 75 pegawai KPK tersebut tengah dalam penanganan. Seperti kasus bantaun soaial, kasus bibit benur Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan kasus operasi tangkap tangan (OTT) Tanjungbalai.
“Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) OTT Tanjungbalai juga masuk dalam 75 pegawai KPK yang dinon-jobkan,” katanya.
Ia menyebut, sedikitnya ada sembilan Kasatgas yang dinon-jobkan. Mereka menangani kasus-kasus besar seperti kasus e-KTP dan kasus besar lainnya.
“Kasus tersebut padahal sebentar lagi akan ada pengembangan,” ucapnya.
Sementara pada bidang pencegahan, masih ujar dia, program berani jujur hebat runtuh, setelah diluncurkan sejak 18 tahun lalu.
“Kejujuran dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan runtuh gara-gara tes wawasan kebangsaan (TWK),” ucapnya.
Dampak yang lebih jauh, dikatakan dia, masyarakat akan mencibir KPK. Karena KPK tidak melakukan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebab, menurutnya, nama-nama yang dinonaktifkan disembunyikan dari proses keputusan, termasuk 51 dan 28 nama tersebut tidak ada. “Ini sangat disayangkan,” ujarnya.
Lebih jauh ia mengungkapkan, 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan telah melayangkan surat ke dewan pengawas (Dewas) KPK. “Kami belum dapat jawaban, mungkin mereka tengah pelajari itu,” katanya.
Ia menyebut, KPK tidak melampirkan data lengkap 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat. Patut diduga, dikatakan dia, TWK merupakan upaya KPK untuk menyingkirkan pegawai yang menjaga integritas KPK. (nas)
