Headline

Revisi UU ITE untuk Jamin Kebebasan Berpendapat di Ruang Digital

Dalam diskusi tersebut, Direktur Tindak Pidana Siber Polri Brigjen Slamet Uliandi mengatakan agar UU ITE tidak disalahgunakan, pada 19 Februari 2021 Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No.2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif.

Selain itu menurut dia, Polri juga telah membentuk “virtual police”, dengan tujuan menciptakan media sosial yang bersih, sehat, dan produktif, terbebas dari hoaks dan ujaran kebencian. “Jika ditemukan komunikasi/konten yang berpotensi melanggar UU ITE di ruang publik, penegakan hukum dilakukan dalam bentuk preventif, preemtif, dan kuratif,” katanya.

Dia menjelaskan, “virtual police” akan memberikan edukasi secara privat melalui pesan langsung atau “direct message” disertai kajian mendalam bersama para ahli.

Menurut dia, jika pelaku mengikuti arahan “virtual police”, maka masalah selesai namun jika tidak, korban yang merasa dirugikan bisa membuat laporan ke Polri, tidak boleh diwakilkan karena termasuk delik aduan. (wib)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button