Headline

Soal Perpres Miras, Muhammadiyah Minta Pemerintah Jangan Hanya Lihat Aspek Ekonomi

Kendati demikian, ia meminta pemerintah harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang menolak Perpres Miras tersebut.

“Pemerintah sebaiknya bersikap arif dan bijaksana serta mendengar arus aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam, yang berkeberatan dengan diterbitkannya Perpres nomor 10/2021 tentang produksi dan distribusi minuman keras,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Perpres tersebut merupakan turunan UU Cipta Kerja.

Salah satu hal yang jadi sorotan dalam Perpres itu adalah pembukaan keran investasi miras. Dalam aturan itu, investasi miras boleh dilakukan di Papua, NTT, Bali, dan Sulut. Perpres itu juga membuka peluang investasi serupa di daerah lain. (yah)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button