Megapolitan

Guru di Kabupaten Bekasi Diajak Kembali pada Fitrah Mengajar

INDOPOSCO.ID – Guru di Kabupaten Bekasi diajak untuk kembali kepada fitrahnya yakni mengajar daripada melakukan aksi long march ke Istana Negara seperti yang dilakukan Forum Pembela Honorer Indonesia (FPHI).

“Saya minta teman-teman GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) non-ASN (aparatur sipil negara) yang saat ini melakukan aksi, ayo kembali mengajar, kembali melaksanakan fitrahnya sebagai guru, menjalankan tupoksinya sebagai pengajar,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Carwinda di Cikarang, Rabu (28/4/2021).

Dinas Pendidikan (Disdik) mengaku membutuhkan dukungan GTK non-ASN dalam proses kegiatan belajar mengajar. Hal itu lantaran jumlah guru berstatus PNS di Kabupaten Bekasi terbatas, banyak yang pensiun, meninggal dunia, ataupun pindah bekerja, yang mengharuskan mencari orang lain di luar ASN untuk mendukung dan melaksanakan proses KBM.

“Disdik adalah rumah besar kita tetapi sampai hari ini mereka belum datang ke Disdik. Ibarat orang tua dan anak kita ingin satu visi dan misi dalam membangun pendidikan di Kabupaten Bekasi bersama mereka meskipun secara jumlah mayoritas sudah memahami dan bagi teman lain yang mungkin ada perbedaan dapat diselesaikan secara dialog akan kita akomodir kok,” katanya.

Sesuai kerangka kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, kata dia, tahun 2024 besaran kesejahteraan Jastek GTK non-ASN akan terus diperjuangkan agar setara dengan ASN hanya saja jumlahnya tidak bisa sekaligus diberikan melainkan bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Ini sudah mendapat restu dari Pak Bupati, dan Pak Bupati sangat menginginkan perbaikan kesejahteraan mereka, tetapi karena COVID-19 anggaran terkena refocusing jadi prosesnya harus bertahap. Keinginan untuk mendapatkan besaran jastek Rp2,8 juta sebulan dimungkinkan dapat terpenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” ungkapnya, seperti dilansir Antara.

Carwinda menyatakan pemerintah daerah telah mengalokasikan besaran jastek Rp2.129.500 per bulan dan bila ditambah dengan alokasi dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) sampai dengan Rp700 ribu sebulan, maka totalnya menjadi Rp2.829.500 sebulan sesuai permintaan mereka.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button