Pemerintah Diminta Ambil Langkah Cepat Atasi Lonjakan Angka PHK

Laurens DamiSelasa, 27 Agustus 2024 - 23:50

2 Menit Baca

phk — Pekerja berjalan di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) saat jam pulang kerja di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (2/8/2024). Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan pada periode Januari-Juni 2024 terdapat 32.064 tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimana angka tersebut naik 21,4 persen dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 26.400 orang. (Antara)

INDOPOSCO.ID – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta pemerintah untuk mengambil langkah yang cepat dan tepat untuk mengatasi lonjakan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.

Direktur Program Indef Eisha Rachbini dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Selasa (27/8/2024), mengatakan dalam jangka pendek pemerintah harus fokus pada upaya menjaga daya beli masyarakat.

Beberapa langkah yang bisa diambil, antara lain pemberian subsidi kepada pekerja yang terkena PHK, menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka agar bisa bekerja di sektor lain, dan menghubungkan mereka dengan peluang kerja baru.

“Jadi masa tunggu untuk mencari pekerjaan bisa dipercepat,” ujarnya seperti dilansir Antara.

Sementara itu, untuk mengatasi masalah PHK secara mendasar, Eisha menyebut pemerintah perlu melakukan transformasi ekonomi jangka panjang.

Beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan, antara lain reindustrialisasi, peningkatan iklim usaha, optimalisasi hilirisasi sumber daya alam, dan mendatangkan investasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), sejak Januari hingga Mei 2024, terdapat 20-30 pabrik telah gulung tikar, mengakibatkan 10.800 karyawan kehilangan pekerjaan.

1 2 Laman berikutnya