INDOPOSCO.ID – Peran pemerintah daerah (Pemda) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dinilai perlu lebih ditingkatkan. Sebab pertumbuhan ekonomi dimasa-masa kedepan tidak bisa lagi hanya bergantung pada pemerintah pusat.
Managing Partner Inventure, Yuswohady mengatakan, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah (Pemda) untuk merealisasikan hal tersebut. Pertama yaitu Pemda perlu memetakan kembali industri atau produk-produk yang menjadi unggulan di daerah masing-masing. Dengan demikian Pemda memiliki fokus dalam melakukan promosi industri atau produk unggulan dari wilayahnya.
Lalu yang kedua, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh lagi menjadi hambatan. Untuk itu pejabat daerah perlu lebih kreatif dalam mempromosikan produk atau industri unggulan tanpa bergantung pada anggaran. “Salah satu cara yang dapat ditempuh yakni melakukan kolaborasi dengan swasta,” kata dia, seperti dikutip, Minggu (24/4).
Baca Juga : Kemendagri Minta Pemda Percepat Vaksinasi Booster Menjelang Mudik
Menurut Yuswohady, pejabat daerah sudah harus menerapkan konsep entrepreneurial government. Terlebih saat ini banyak pejabat daerah yang berasal dari kalangan profesional sehingga sudah memahami konsep tersebut.
Dalam konsep ini, pejabat daerah harus jeli menangkap peluang yang muncul dari suatu keadaan tertentu dan menterjemahkan peluang tersebut menjadi sebuah penciptaan nilai (value creation). Sebagai seorang entrepreneur, pejabat daerah harus bisa jualan, bisa memasarkan produk, layanan, ide, dan gagasan kepada para stakeholdernya.
Salah satu contoh terbaru adalah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil. Gubernur Jabar menaiki motor Gojek dalam melakukan promosi sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang memang penopang ekonomi utama Provinsi Jawa Barat di media sosial.
Aksi mengajak masyarakatnya mendukung UMKM Jabar, menggunakan konten tersebut cukup kreatif dan efektif karena akrab dengan keseharian masyarakat. Bandingkan jika beriklan di televisi, tentu membutuhkan anggaran besar.
Apa yang dilakukan Ridwan Kamil tersebut menurut Yuswohady juga pernah dilakukan oleh Pemda atau pejabat publik lain dengan format yang berbeda.
“Intinya ini demi kepentingan daerah, porsinya dia sebagai kepala daerah untuk memajukan UKM disana, korporasi dan swasta itu menjadi partner,” katanya.
Yuswohady mengakui entrepreneurial government memiliki risiko. Seperti mendapat pandangan negatif dari publik atau lawan politik bahwa pejabat tersebut melakukan suatu pelanggaran. Namun demikian, hal tersebut tetap boleh dilakukan selama tidak bersifat komersial mengingat Pemda tidak diperkenankan mencari pemasukan.
Oleh karena itu, Pemda perlu mengkomunikasikan dengan baik tujuan dari program yang dijalankan.
“Catatannya harus tetap menjalankan prinsip GCG (Good Corporate Governance). Harus pintar-pintar meramu, jangan sampai jadi bahan tembakan politik,” ujarnya.
Yuswohady yakin tren entrepreneurial government akan terus meningkat mengingat pejabat daerah tentu akan berupaya untuk memajukan daerahnya.
“Dia (Pemda) tahu sumber dana itu tidak mesti dari internal. Jadi saya melihat kedepannya penerapatan entrepreneurial government akan semakin luas,” pungkasnya.(arm)
