Ekonomi

UU Cipta Kerja Pacu Pembangunan Perumahan di Indonesia

INDOPOSCO.ID – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Perumahan.

Adanya Undang – Undang Cipta Kerja (UU CK) tersebut diharapkan dapat mendorong pembangunan perumahan di Indonesia khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekaligus mendorong capaian Program Sejuta Rumah (PSR) di Indonesia.

“Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Satgas Percepatan Sosialisasi UU CK memerintahkan kepada Kementerian / Lembaga untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya termasuk dalam bidang perumahan,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian PUPR, Dadang Rukmana saat membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Perumahan di Medan, beberapa waktu lalu.

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 100 peserta yang terdiri atas Kepala Biro Hukum Kementerian PUPR, Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Jenderal Perumahan, Kepala pimpinan instansi pemerintah provinsi, Kabupaten/kota wilayah Sumatera dan Kalimantan, Asosiasi Bidang Perumahan dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kegiatan ini juga dilaksanakan secara offline dan daring melalui zoom meeting.

Dadang menerangkan, kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan pelaksana Undang – Undang Cipta Kerja perlu dilaksanakan guna mensinergikan dan menselaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta memberikan informasi dan pemahaman kepada asosiasi bidang perumahan agar peningkatan penyelenggaraan perumahan dapat memenuhi standar dan mengurangi angka backlog perumahan di Indonesia.

“Pemerintah daerah perlu segera menyiapkan pelembagaan untuk pelaksanaan perizinan di daerah.

Selain itu juga untuk percepatan koordinasi pelaksanaan SIMBG di daerah serta penyesuaian ketentuan mengenai retribusi yang dapat ditarik daerah dalam perizinan dengan dasar hukum peraturan daerah,” katanya.

Lebih lanjut, Dadang menerangkan bahwa latar belakang diselenggarakan-nya acara ini ialah telah diundangkannya Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksana undang – undang tersebut khususnya bidang perumahan.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button