Ekonomi

Kementerian PUPR Targetkan 5 Kecamatan di Kuningan Bebas Kemiskinan Ekstrem

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan (SSPP) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Erdward Abdurrahman menjelaskan, adanya satu data masyarakat miskin di daerah sangat diperlukan agar penyaluran bantuan bisa tepat sasaran. Pembangunan rumah layak huni melalui Program BSPS yang menjadi bagian dari Program Sejuta Rumah diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya di masa pandemi ini.

“Kementerian PUPR menyalurkan Program BSPS dengan nilai bantuan Rp 20 juta untuk bedah rumah masyarakat yang tidak layak huni. Kami berharap dukungan Pemda dan masyarakat agar pelaksanaan program ini dapat terlaksana dengan baik di lapangan,” harapnya.

Berdasarkan data yang ada di Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, jumlah RTLH yang akan mendapatkan Program BSPS di Provinsi Jawa Barat tahun 2021 sebanyak 17.307 unit di 15 kabupaten / kota. Jumlah alokasi Program BSPS tersebut berasal dari APBN sebanyak 12.307 unit dan sisanya dari National Affordable Housing Program (NAHP) dari Bank Dunia.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Andie Megantara mengungkapkan, kegiatan tersebut dilaksanakan guna menidaklanjuti arahan Wakil Presiden dalam percepatan penanganan Program Kemiskinan Ekstrem di 7 provinsi pada 35 Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia pada tahun 2021 ini.

“Kabupaten Kuningan adalah salah satu kabupaten yang masuk dalam lokasi prioritas untuk penanganan kemiskinan ekstrem,” katanya.

Menurutnya, pandemi Covid-19 menimbulkan banyak masyarakat miskin di Indonesia secara nasional. Lokasi-lokasi kemiskinan ekstrem tidak hanya di kawasan perkotaan saja tapi juga tersebar di seluruh daerah di Indonesia.

Pelaksanaan program ini difokuskan pada penanganan pendekatan lingkungan. Sebab di lingkungan kumuh ada masyarakat miskin, RTLH, stunting,TBC dan sanitasi yang kurang baik. Melalui kegiatan ini pihaknya ingin rumah masyarakat miskin direhab dan lingkungan ditata dulu, air dan sanitasi baik kemudian masyarakat akan diberikan bantuan sosial jadi mereka bisa lebih sejahtera.

“Kami mengajak semua pihak untuk menangani kemiskinan ekstrem secara keroyokan dari berbagai program yang ada dari berbagai Kementerian/ Lembaga. Ada di Kemensos, Kementan, Kementerian PUPR sehingga diperlukan kesamaan langkah bersama agar target penanganannya terlaksana dengan baik dan terintegrasi. Pemerintah kabupaten yang tahu siapa target yang tepat menerima bantuan ini maka kami minta usulan dari Pemda dan cek bersama ke lapangan ke lokasi calon penerima bantuan. Masyarakat dari Kuningan yang bekerja di luar kota yang berhasil serta pengusaha asal Kuningan juga bisa ikut membantu masyarakat miskin di daerahnya masing-masing,” harapnya.

Pada kegiatan koordinasi Pelaksanaan Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem di bahas mengenai lokasi kelurahan atau desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem tinggi, data masyarakat miskin ekstrem yang berada di Kabupaten Kuningan, Program Kementerian / Lembaga tentang Penanganan Miskin Ekstrem, Program Kabupaten Kuningan Untuk Penanganan Miskin Ekstrem, dukungan Pemda dalam pembangunan rumah masyarakat. Selain itu, tim dari Kementerian Koordinator PMK dan Kementerian PUPR juga melaksanakan kunjungan ke sejumlah lokasi kantong-kantong yang memiliki kawasan kumuh ekstrem di Kabupaten Kuningan antara lain di Kecamatan Cidahu, Kecamatan Kalimanggis, Kecamatan Cimahi dan Cibingbin.

Bupati Kuningan, Acep Purnama menyatakan berdasarkan data dari Pemda tercatat angka kemiskinan masyarakat di Kabupaten Kuningan sebelum pandemi Covid-19 sekitar 11,41 persen dan kini meningkat ke angka 12,82 persen setara dengan 139.000 KK. Oleh karena itu, masalah penanggulangan kemiskinan harus mendapat perhatian oleh semua pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Kami mengucapkan terimakasih atas intervensi pemerintah pusat melalui Kemenko PMK dan Kementerian PUPR untuk membantu Pemkab Kuningan dalam mengatasi kemiskinan ekstrem. Pembangunan infrastruktur dan perumahan di Kabupaten Kuningan sangat dibutuhkan masyarakat agar mereka bisa bangkit kembali dan mendapatkan akses yang mudah di masa pandemi,” terangnya. (wib)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button