Ekonomi

DPR Apresiasi Pemerintah Reorganisasi BUMN

Sebelumnya, lanjut Kadir, BUMN yang tidak strategis juga bisa dapat PMN.

“Kami sudah bahas di Komisi VI DPR bersama Kementerian BUMN, hanya boleh untuk penugasan, aksi korporasi dan restrukturisasi. Di luar itu tidak boleh,” ungkap Kadir.

Ia meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk tidak ragu dalam mengambi langkah dalam pengelolaan BUMN. Erick tidak perlu ragu karena sudah mendapatkan dukungan penuh oleh Presiden.

“Jadi, dukungan dari Jokowi untuk langkah-langkah Kementerian BUMN, benar-benar riil kami lihat dan sangat bagus supaya Menteri BUMN tidak ragu-ragu lagi karena sudah didukung Jokowi,” tangkasnya. (mg4)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button