Ekonomi

Pemerintah Siapkan Strategi Tangani Pertambangan Ilegal

Dalam upaya penindakan hukum dilaksanakan melalui campur tangan pemerintah dengan meresmikan ketentuan akta pemasaran komoditas tambang, melakukan pemutusan kaitan pasokan bahan dasar dan mata kaitan pemasaran hasil PETI melalui koordinasi antara Polri, pemerintah daerah, dan penguatan pengawasan oleh PPNS berkoordinasi dengan Polri dan Gakkum KLHK.

Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam hal penertiban atas pelanggaran Perda Tata Ruang, penertiban atas timbulnya gangguan kedisiplinan dan keamanan, dan penertiban atas pelanggaran Perda Lingkungan Hidup.

Kenaikan harga pasar komoditas mineral dan batu bara yang terjadi satu tahun terakhir membuat aktivitas pertambangan tanpa izin atau PETI bertambah gempar di bermacam daerah di Indonesia.

Berita Terkait

Pemerintah mencatat ada 3,7 juta orang melakukan aktivitas penambangan ilegal yang tersebar tersebar di 2.741 lokasi dengan rincian 96 lokasi tambang batu bara di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Sumatera Selatan, dan 2.645 lokasi tambang mineral ilegal yang tersebar merata di seluruh provinsi.

Dari keseluruhan 2.741 lokasi tambang ilegal itu terdaftar sebanyak 480 lokasi terletak di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), 133 lokasi di dalam WIUP, dan 2.128 lokasi belum dikenal terletak di dalam atau di luar WIUP.

Anggota Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno berkata bahwa pemerintah butuh mempersiapkan ketentuan yang nyata diiringi sanksi jelas terhadap penambang ilegal supaya owner sarana pengerjaan hasil tambang atau smelter tidak menampung komoditas yang berawal dari aktivitas pertambangan tanpa izin.

Tidak hanya itu, penguatan wewenang dan penambahan jumlah inspektur tambang juga dibutuhkan biar tingkatkan infrastruktur pengawasan tambang di Indonesia. (mg4)

Laman sebelumnya 1 2
Sponsored Content
Back to top button